Bagaimana sebuah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri bisa berujung pada operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Pertanyaan ini mencuat ke ruang publik setelah perkara rektor Unsoed palak calon maba bikin geleng-geleng kepala terungkap secara gamblang melalui penyelidikan mendalam lembaga antirasuah. Praktik lancung yang melibatkan pimpinan tertinggi kampus negeri di Purwokerto ini memperlihatkan celah kerentanan dalam mekanisme jalur mandiri, di mana posisi tawar orang tua calon mahasiswa kerap dimanfaatkan untuk meraup keuntungan finansial secara melawan hukum.
Kasus ini membongkar pola transaksi penerimaan mahasiswa baru yang berjalan rapi dengan memanfaatkan perantara pihak swasta, manipulasi proyek pengadaan internal kampus, hingga penyamaran aset hasil gratifikasi. Untuk memberikan gambaran komprehensif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, artikel tanya-jawab ini merangkum seluruh temuan resmi KPK terkait konstruksi perkara, rincian aliran dana, hingga status hukum pihak-pihak yang terlibat.
Mengapa Perkara Rektor Unsoed Palak Calon Maba Bikin Geleng-geleng Kepala Menjadi Sorotan Publik?
Sorotan publik tertuju pada kasus ini karena modus operandi yang dijalankan para petinggi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dinilai sangat terstruktur dan melibatkan komersialisasi kursi pendidikan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Pengungkapan perkara bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Kamis (20/8). Dalam operasi senyap tersebut, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq diamankan oleh tim penindakan di Jakarta, sementara Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo diamankan di Purwokerto.
Publik dibuat terkejut karena penyelewengan wewenang ini tidak sekadar melibatkan permintaan uang suap atau pemerasan biasa di awal pendaftaran, melainkan merembet hingga ke skema gali lubang tutup lubang yang melibatkan proyek fisik universitas. Ketika janji kelulusan bagi calon mahasiswa kedokteran gagal dipenuhi sementara uang ratusan juta rupiah telah terlanjur dihabiskan para perantara untuk kepentingan pribadi, pihak pimpinan kampus justru menjaminkan paket proyek renovasi dan pengadaan fasilitas kampus kepada pihak peminjam dana talangan. Fakta-fakta operasional inilah yang menjadikan pengusutan kasus ini menyita perhatian luas masyarakat.
Siapa Saja Enam Tersangka yang Ditetapkan KPK dalam Kasus Seleksi Mahasiswa Baru Unsoed?
Berdasarkan keterangan resmi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, lembaga antirasuah secara resmi telah menetapkan enam orang tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam skema pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unsoed.
Para tersangka tersebut terdiri dari tiga orang unsur pejabat internal kampus dan tiga orang dari pihak swasta luar kampus, dengan rincian identitas dan peran jabatan sebagai berikut:
- Akhmad Sodiq, menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), pihak yang memegang otoritas tertinggi kampus dan diduga menerima aliran dana gratifikasi serta menginstruksikan pembelian aset tanah.
- Norman Arie Prayogo (Norman Arie Prayoga), menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed, yang menginstruksikan pematokan tarif masuk seleksi mandiri serta merancang pengembalian dana pinjaman melalui proyek kampus.
- Eko Sumanto, menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik Unsoed, yang berperan melakukan negosiasi besaran mahar masuk bersama perantara atau pengepul calon pendaftar.
- Dian Mulia Wardhana (DMW), bertindak sebagai pihak swasta yang menjadi perantara langsung dalam menarik uang dari orang tua calon mahasiswa.
- Adhi Wiharto (AW), bertindak sebagai pihak swasta yang turut menjadi perantara penarikan dana bersama Dian Mulia Wardhana.
- Mulyono (MYN), bertindak sebagai pihak swasta yang juga merupakan keponakan dari Akhmad Sodiq, berperan menampung penerimaan uang dari para orang tua mahasiswa serta mengelola pembelian aset atas namanya.
Bagaimana Kronologi dan Modus Pemerasan Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Senilai Rp 650 Juta?
Modus operandi pemerasan terungkap secara rinci pada penerimaan mahasiswa baru periode Agustus 2026. Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo memberikan instruksi langsung kepada dua perantara swasta, yakni Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto. Keduanya diperintahkan untuk memasang tarif atau mematok harga sebesar Rp 650 juta kepada orang tua yang berminat meloloskan anaknya ke Fakultas Kedokteran Unsoed melalui seleksi jalur mandiri.
Orang tua calon mahasiswa baru yang bersangkutan kemudian menyerahkan uang tunai sesuai nominal yang diminta, yakni Rp 650 juta, kepada Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto dengan harapan kelulusan anaknya terjamin. Akan tetapi, setelah dana berpindah tangan dan proses seleksi mandiri diumumkan, calon mahasiswa tersebut ternyata tetap dinyatakan tidak lulus seleksi.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Mengetahui anaknya tidak diterima di Fakultas Kedokteran meski telah menyetorkan uang pemerasan dalam jumlah besar, orang tua calon mahasiswa langsung menuntut pengembalian dana Rp 650 juta secara penuh. Masalah berlanjut karena uang tersebut tidak dapat langsung dikembalikan oleh pihak perantara. Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto mengakui bahwa dana ratusan juta rupiah dari orang tua korban telah terpakai habis untuk kebutuhan pribadi mereka masing-masing.
Mengapa Tiga Proyek Kampus Unsoed Dijadikan Jaminan Pembayaran Utang Pengembalian Uang Maba?
Ketiadaan dana tunai untuk mengembalikan uang Rp 650 juta milik orang tua calon mahasiswa memicu skema lanjutan yang melibatkan penyalahgunaan anggaran pengadaan di kampus. Karena didesak untuk segera mengembalikan uang korban, Norman Arie Prayogo mencari pinjaman dana dari pihak swasta lain guna melunasi tuntutan pengembalian tersebut.
Agar pihak swasta bersedia meminjamkan uang untuk menutupi dana yang telah terpakai oleh para perantara, Norman Arie Prayogo bersama Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono memberikan jaminan pengembalian utang melalui pencairan anggaran proyek internal Unsoed. Skema pembayaran utang pinjaman ini dibebankan pada pencairan tiga paket pekerjaan fisik kampus, yaitu:
- Paket Pengadaan Kanopi, dialokasikan untuk menutup kewajiban pengembalian dana pemerasan calon mahasiswa.
- Paket Proyek Renovasi Kantin, dijadikan instrumen kompensasi pembiayaan utang kepada pihak swasta pendonor.
- Paket Pengecatan Gedung Kampus, dimasukkan sebagai proyek ketiga yang dijaminkan dalam rangkaian pelunasan utang tersebut.
Langkah mempertaruhkan proyek-proyek fasilitas umum universitas demi menutupi jejak pemerasan mandiri inilah yang dinilai sangat mencederai tata kelola keuangan perguruan tinggi negeri.
Bagaimana Modus Gratifikasi Rektor Akhmad Sodiq dan Penerimaan Dana oleh Kabag Akademik?
Selain pemerasan langsung yang gagal pada seleksi Fakultas Kedokteran, penyelidikan KPK mengungkap praktik penerimaan gratifikasi yang berlangsung sistematis sepanjang periode seleksi mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026. Dalam rentang waktu tersebut, Rektor Akhmad Sodiq menerapkan mekanisme penerimaan dana yang disamarkan dengan sandi komunikasi tertentu.
Akhmad Sodiq memberikan instruksi khusus kepada Mulyono selaku keponakan sekaligus perantara kepercayaannya. Rektor mengarahkan dengan instruksi berbunyi "jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih". Melalui pola ini, orang tua calon mahasiswa yang anaknya berhasil diloloskan melalui jalur mandiri memberikan sejumlah uang setelah pengumuman kelulusan. Dari mekanisme ini, Mulyono atas sepengetahuan dan persetujuan Akhmad Sodiq tercatat menerima dana gratifikasi sekurang-kurangnya Rp 680 juta.
Uang gratifikasi senilai Rp 680 juta tersebut tidak dinikmati secara tunai begitu saja. Sodiq memerintahkan Mulyono untuk membelanjakan seluruh uang hasil penerimaan tersebut menjadi tiga bidang tanah. Guna menyamarkan kepemilikan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut, ketiga bidang tanah dibeli dan didaftarkan atas nama Mulyono.
Di jalur terpisah pada periode yang sama (2025–2026), Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto juga menjalankan praktik transaksional. Eko bertindak melakukan tawar-menawar besaran "mahar" kelulusan kursi mandiri dengan salah satu pihak perantara atau pengepul calon pendaftar. Setelah kesepakatan nilai mahar tercapai, Eko Sumanto menerima akumulasi dana titipan dari pihak pengepul dengan nilai total mencapai Rp 1,12 miliar.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Fakultas Mana Saja di Unsoed yang Terindikasi Masuk Praktik Transaksi Kursi Jalur Mandiri?
Penyelidikan KPK mengindikasikan bahwa praktik transaksi kursi calon mahasiswa baru jalur mandiri tidak hanya terkonsentrasi di Fakultas Kedokteran. Berdasarkan temuan dokumen dan bukti awal yang dihimpun penyidik KPK, terdapat beberapa fakultas lain yang masuk dalam skema transaksi ilegal penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengonfirmasi bahwa data yang tercatat dalam dokumen penyidikan sementara menunjukkan adanya indikasi transaksi kursi pada fakultas-fakultas berikut:
- Fakultas Kedokteran (FK), menjadi lokasi pemerasan utama dengan patokan tarif awal Rp 650 juta per calon mahasiswa.
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), tercatat dalam dokumen penyidikan sebagai salah satu fakultas yang kursinya masuk dalam skema transaksi jalur mandiri.
- Fakultas Hukum (FH), teridentifikasi memiliki beberapa calon mahasiswa baru yang proses penerimaannya turut ditransaksikan melalui jalur tidak resmi.
Penyidik KPK terus mendalami bukti dokumen guna memetakan seberapa luas praktik jual beli kursi ini telah merambah program studi lain di lingkungan universitas pada tahun akademik 2025 dan 2026.
Mengapa Orang Tua Calon Mahasiswa yang Menyetorkan Uang Tidak Ditetapkan Sebagai Tersangka?
Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul dari penanganan perkara ini adalah alasan hukum mengapa para orang tua calon mahasiswa baru yang menyetorkan uang tunai tidak ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh KPK. Tim penyidik lembaga antirasuah memberikan penjelasan yuridis terkait status para orang tua tersebut.
Penyidik KPK memandang posisi para orang tua calon mahasiswa sebagai pihak yang berada dalam relasi kuasa yang timpang (power asymmetry). Pihak pimpinan kampus memegang kendali penuh atas sistem dan kelulusan seleksi jalur mandiri, sementara para orang tua berada dalam posisi rentan yang dihadapkan pada permintaan tarif sepihak agar anak mereka dapat berkuliah.
Selain itu, penyidik menilai tidak ditemukan adanya unsur permufakatan jahat aktif yang diinisiasi oleh pihak orang tua calon mahasiswa untuk merusak sistem seleksi. Tindakan penyetoran dana diposisikan sebagai akibat dari pemerasan jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pihak perantara yang memanfaatkan kekuasaannya. Oleh sebab itu, fokus penegakan hukum dalam perkara ini diarahkan penuh kepada penyelenggara negara dan perantara yang menginisiasi, meminta, mengelola, serta menikmati uang haram tersebut.
Rentetan fakta hukum ini memperlihatkan betapa mendesaknya pembenahan total terhadap tata kelola seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Ketika integritas seleksi dikorbankan demi keuntungan material segelintir pejabat kampus, institusi pendidikan tidak hanya kehilangan marwah akademisnya, tetapi juga merugikan masa depan generasi penerus bangsa.
