Pemerintah Yordania secara mendadak menginisiasi langkah diplomasi krusial dengan merencanakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri dari kawasan Arab dan dunia Islam. Pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu tersebut mengundang jajaran entitas diplomasi dan negara penting, mencakup Liga Arab, Turki, Indonesia, Malaysia, hingga Pakistan. Inisiatif diplomasi cepat yang diambil oleh Yordania ini hadir di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan, di mana ancaman terhadap stabilitas regional membawa potensi risiko yang berantai hingga ke skala internasional. Langkah mengumpulkan RI dan negara-negara mitra ini menegaskan konsolidasi suara dalam menyikapi dinamika keamanan yang kian memanas.
Apa pemicu utama di balik keputusan Yordania menggelar pertemuan darurat bersama Indonesia dan negara-negara lainnya?
Langkah diplomatik darurat ini berawal dari peristiwa yang terjadi pada 23 Juli lalu di Yerusalem. Pada hari itu, lebih dari 2.000 ekstremis sayap kanan Israel melancarkan aksi serbuan dengan memaksa masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Eskalasi situasi makin memburuk karena aksi kelompok ekstremis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir. Di dalam kompleks situs suci tersebut, kelompok ekstremis memaksa masuk dan melakukan ritual doa yang melanggar status quo kawasan. Aksi provokasi terbuka ini dinilai sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan tempat suci, sehingga memicu pertemuan darurat dari Yordania dan berbagai negara.
Bagaimana Yordania memandang dampak dari pelanggaran status quo di Yerusalem?
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memberikan penegasan bahwa tindakan merusak status quo di kompleks Al-Aqsa merupakan ancaman konstan yang harus dilawan. Ayman Safadi secara khusus memperingatkan bahwa jika aksi pengubahan status quo di Yerusalem terus dibiarkan, situasi ini dapat memicu timbulnya konflik agama berskala global. Dampak dari perang berbasis sentimen keagamaan tersebut dinilai tidak akan berhenti di perbatasan Palestina dan Yordania semata, melainkan bakal bergema dan menjalar ke seluruh dunia Muslim. Risiko eskalasi inilah yang mendorong Yordania mempercepat koordinasi dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Turki.
Mengapa isu eskalasi dengan Israel sangat sensitif bagi stabilitas dalam negeri Yordania?
Sensitivitas isu ini berkaitan erat dengan struktur demografi serta ketergantungan sumber daya vital di Yordania. Dari total 11,5 juta jiwa populasi Yordania saat ini, lebih dari separuhnya merupakan warga keturunan pengungsi Palestina. Kondisi demografis ini membuat setiap gejolak berimbas langsung pada stabilitas dalam negeri Yordania. Selain itu, pemerintah Israel juga mengambil langkah memangkas pasokan air ke Yordania hingga separuhnya dan menolak memperbarui perjanjian air tahun 2021. Tindakan ini merupakan pembalasan atas kritik Yordania mengenai pembunuhan warga sipil di Gaza.
Bagaimana konflik militer kawasan memperumit posisi geopolitik dan keamanan Yordania?
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa

Posisi strategis Yordania menempatkan negara ini dalam dilema keamanan militer yang rumit. Angkatan udara Yordania belakangan ini mendapati diri mereka bertindak sebagai garis pertahanan pertama Israel dengan menembak jatuh drone dan rudal yang diluncurkan oleh Iran. Di saat yang sama, kehadiran militer asing di wilayah Yordania makin menjadi sorotan setelah serangan udara Iran menewaskan tiga warga Amerika di pangkalan militer Muwaffaq Salti yang terletak di gurun timur Yordania. Juru bicara partai Islam Umma di Yordania, Dima Tahboub, menyoroti bahwa sentimen penolakan di tengah masyarakat Yordania kini tumbuh makin tak terbendung. Sebagai puncaknya, ratusan tokoh terkemuka Yordania dari bidang politik, hukum, dan budaya menandatangani surat terbuka yang menuntut penarikan pasukan militer AS dari Yordania.
Apa langkah dari penyelenggaraan pertemuan darurat menteri luar negeri ini?
Konsolidasi antara Yordania, Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Liga Arab diharapkan dapat melahirkan penegasan posisi diplomatik yang solid untuk merespons ancaman pengambilalihan situs suci di Yerusalem. Penguatan diplomasi kolektif ini ditujukan untuk menjaga status quo Yerusalem serta meredakan potensi konflik agama berskala global. Bagi Indonesia dan negara-negara mitra, keikutsertaan dalam forum darurat yang diprakarsai Yordania ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan stabilitas kawasan secara menyeluruh agar krisis tidak makin memburuk.






