Kericuhan yang terjadi pascademonstrasi di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada 27 Agustus lalu berujung pada penetapan puluhan tersangka dan terungkapnya aliran dana operasional massa. Polda Metro Jaya kini mengusut tuntas pihak penyandang dana, termasuk keterlibatan sebuah badan hukum yang diduga memesan pengerahan massa tersebut.
Dalam penanganan perkara kerusuhan ini, pihak kepolisian telah menetapkan total 49 orang sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa 44 orang dewasa di antaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), sedangkan lima orang lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan diproses oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO).
Pola Pendanaan Melalui Koordinator Lapangan
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan adanya pembagian klaster pendanaan terhadap para perusuh. Pada klaster pertama, sejumlah tersangka kerusuhan menerima uang saku dari seorang koordinator lapangan berinisial JT dengan nominal Rp40.000 per orang.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan, JT tidak bergerak sendiri. Ia mendapatkan instruksi dari sosok bernama PKL, serta dua pihak lain berinisial KHT alias HY dan SO. Kepolisian saat ini tengah memburu dan mendalami aktor intelektual yang berada di balik rantai perintah tersebut guna mengungkap pihak utama yang meminta penyiapan massa sekaligus menanggung dananya.
Keterlibatan Mahasiswa dan Dugaan Peran Badan Hukum
Selain klaster koordinator lapangan, penyidik menemukan jalur mobilisasi lain yang melibatkan seorang mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta berinisial ER. Dalam praktiknya, ER menjanjikan atau menyiapkan uang senilai Rp70.000 per kepala bagi massa yang dihimpun.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Kombes Iman membeberkan bahwa ER memperoleh mandat dan kucuran anggaran langsung dari sebuah badan hukum. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini tengah mendalami identitas serta peran badan hukum tersebut untuk memastikan motif di balik instruksi pengerahan massa yang berujung ricuh di ibu kota.
