HAMBALANG — Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan terbatas tersebut digelar untuk membahas perkembangan stabilitas dan situasi nasional terkini, termasuk langkah percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah.
Dalam agenda pertemuan pada Selasa (1/9/2026) tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pejabat tinggi dari sektor pertahanan dan keamanan turut hadir secara langsung guna memberikan pembaruan kondisi lapangan.
Beberapa pejabat yang hadir di Hambalang antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Komjen Asep Edi Suheri, serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Yuda Gustawan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Dari unsur Tentara Nasional Indonesia, turut hadir Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Logistik dan Pertahanan (Kabaloghan) Marsdya TNI Yusuf Jauhari, serta Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.
Penanganan Karhutla Sumatera dan Kalimantan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan berfokus pada dua hal, yakni pemantauan dinamika keamanan nasional secara umum dan tindak lanjut atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Menurut Teddy, Kepala Negara menerima laporan langsung terkait kondisi riil di lapangan serta berbagai upaya penanggulangan yang telah maupun sedang dijalankan oleh personel gabungan. Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran terkait memperkuat koordinasi demi memastikan langkah mitigasi berjalan terpadu dan responsif.
Pemerintah menargetkan langkah cepat di titik-titik rawan guna mengantisipasi penyebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi meluas. Sinergi antara TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian terkait difokuskan pada upaya pemadaman darat, pemantauan udara, serta pencegahan potensi kebakaran baru di wilayah terdampak.
