Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para Kepala Staf Angkatan di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026). Pertemuan yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut membedah sejumlah agenda strategis pertahanan dan keselamatan publik, termasuk penyesuaian kriteria rekrutmen prajurit bagi warga pedalaman.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah evaluasi regulasi penerimaan calon prajurit TNI khusus warga suku Dayak. Jika sebelumnya standardisasi umum seleksi militer kerap menjadi kendala bagi pemuda dari wilayah pelosok, kini pemerintah mendorong pembaruan mekanisme pendaftaran. Presiden meminta laporan kemajuan terkait penyesuaian syarat seleksi bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang berkeinginan mengabdi sebagai prajurit TNI agar memiliki peluang yang lebih terbuka dan adaptif terhadap kondisi wilayah mereka.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Respons Penanganan Bencana dan Karhutla
Selain sektor rekrutmen pertahanan, pertemuan di Hambalang turut mengevaluasi kesiapsiagaan operasional menghadapi sejumlah bencana alam di berbagai daerah. Pembahasan mencakup percepatan rehabilitasi pascagempa bumi di Flores, penanganan erupsi Gunung Merapi, hingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengancam wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Untuk menekan laju karhutla, pendekatan penanganan kini tidak hanya bertumpu pada pemadaman saat api meluas, melainkan diperkuat melalui langkah mitigasi di tingkat tapak. Melalui keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai rapat, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibekali pemahaman mendalam mengenai dampak pembakaran hutan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat disosialisasikan secara langsung oleh Babinsa kepada masyarakat desa demi menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan secara bersama.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
