Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir Desember 2026. Langkah pemangkasan melalui restrukturisasi dan konsolidasi korporasi pelat merah ini diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga mencapai Rp100 triliun.
Target perampingan tersebut dibahas saat Presiden Prabowo menerima jajaran menteri dan pimpinan lembaga di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran pimpinan Danantara.
Restrukturisasi BUMN dan Penghematan Anggaran
Rencana penutupan 700 BUMN ini merupakan kelanjutan dari program restrukturisasi badan usaha milik negara yang sedang berjalan. Sebelum penetapan target baru ini, pemerintah telah merealisasikan penutupan sebanyak 290 BUMN.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Penutupan terhadap 290 entitas perusahaan negara tersebut dilaporkan telah berhasil menghemat anggaran negara hingga sebesar Rp50 triliun. Melalui penambahan target penutupan hingga mencakup 700 BUMN pada akhir 2026, akumulasi penghematan keuangan negara diharapkan terus meningkat seiring efisiensi struktur kelembagaan BUMN.
Percepatan Hilirisasi dan Penertiban Kawasan Hutan
Selain membahas restrukturisasi BUMN, pertemuan di Hambalang turut membicarakan agenda percepatan hilirisasi. Kebijakan percepatan hilirisasi difokuskan sebagai langkah strategis pemerintah guna mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat iklim investasi serta memperluas manfaat ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menerima laporan kerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Satgas PKH memaparkan perkembangan terkait penindakan berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk penanganan aktivitas penambangan ilegal.
Pemerintah bersama Satgas PKH saat ini tengah memfinalisasi rekapitulasi penindakan hukum tersebut. Seluruh perkembangan hasil penertiban kawasan hutan beserta pengenaan sanksi atau denda administratif dijadwalkan akan diumumkan secara terbuka kepada publik pada minggu kedua September 2026.
