Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih pendekatan humanis melalui dialog langsung untuk menata para pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Langkah ini diambil guna menyeimbangkan ketertiban lalu lintas dengan kelangsungan pendapatan para pelaku usaha kecil yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses penataan pedagang pada Selasa (1/9/2026). Aktivitas perdagangan di tepi jalan kawasan Kramat Jati diketahui telah berlangsung sejak awal 1970-an atau hampir 56 tahun. Menurut Pramono, langkah penataan ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik tanpa mematikan mata pencaharian pedagang.
Skema Relokasi Pedagang ke Lokasi Baru
Pemprov DKI mencatat terdapat sekitar 614 hingga 640 pedagang yang masuk dalam skema penataan. Para pedagang tersebut dialokasikan ke sejumlah titik penampungan resmi agar aktivitas jual-beli tetap berjalan tertib.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Sebanyak 331 pedagang dipindahkan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7, sementara 193 pedagang ikan ditempatkan di Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati. Selain itu, 45 pedagang kue diarahkan ke Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya disalurkan ke pasar-pasar lain yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.
Pembebasan Retribusi dan Dukungan Promosi
Untuk meringankan beban ekonomi para pedagang selama masa adaptasi di tempat baru, Pemprov DKI memberikan insentif berupa pembebasan biaya retribusi selama enam bulan bagi pedagang yang menempati Lokbin Kramat Jati. Tarif retribusi normal yang ditanggung pedagang biasanya sebesar Rp180.000 per bulan atau sekitar Rp6.000 per hari.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Selain keringanan biaya, Pramono juga melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta untuk membantu mempromosikan lokasi baru kepada masyarakat luas. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelanggan tetap datang berbelanja ke lapak para pedagang.
Pembenahan infrastruktur fisik juga disiapkan di lokasi baru. Pemprov DKI menangani perbaikan saluran air, pembenahan sirkulasi udara, serta penambahan instalasi kipas angin demi kenyamanan pedagang dan pengunjung.
