Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan laporan capaian kinerja institusinya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut dihadiri pula oleh jajaran pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam forum tersebut, Mendagri memaparkan bahwa realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 September 2026 telah menyentuh angka Rp 4,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 6,86 triliun.
Realisasi Anggaran dan Layanan Darurat Bencana
Selain serapan kementerian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatatkan penyerapan anggaran sebesar Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu. Anggaran BNPP difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dan akselerasi pemenuhan gizi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Pada aspek penanganan dampak bencana, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bergerak memulihkan akses administrasi warga. Kemendagri mencatat telah menerbitkan lebih dari 59 ribu layanan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera, serta 11.225 layanan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, evaluasi dan peninjauan berkala terus dijalankan guna mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.
Pengendalian Inflasi dan Rencana Anggaran 2027
Di sektor perekonomian daerah, Tito melaporkan bahwa laju inflasi daerah hingga catatan Agustus 2026 berhasil dijaga agar tetap berada dalam koridor target pemerintah. Kemendagri juga mengawal sejumlah agenda prioritas nasional, antara lain Program 3 Juta Rumah, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Memasuki perencanaan tahun anggaran 2027, Kemendagri memusatkan arah kebijakan pada transformasi digital tata kelola pemerintahan, penyehatan fiskal daerah, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Menopang rencana kerja operasional tersebut, Kemendagri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5,28 triliun, sehingga proyeksi kebutuhan operasional kementerian pada 2027 diperkirakan mencapai total Rp 10,93 triliun.
