Rencana pembenahan kualitas buku pelajaran untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kini tengah dipersiapkan secara intensif oleh pemerintah Indonesia. Program perbaikan ini berawal dari perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto sewaktu mengecek fasilitas pendidikan dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah sekolah. Saat memeriksa buku pelajaran satu per satu, beliau mendapati bahwa material buku yang digunakan relatif rentan dan mudah rusak, bahkan sebagian buku yang dipegang siswa sudah dalam kondisi rusak. Selain masalah ketahanan bahan, ukuran huruf cetakan pada teks pelajaran dinilai terlalu kecil, sehingga murid-murid khususnya di tingkat sekolah dasar harus membaca dalam jarak yang sangat dekat. Temuan nyata di lapangan inilah yang memicu dorongan kuat bagi pemerintah untuk merombak standar mutu buku ajar secara nasional.
Langkah evaluasi ini menegaskan pandangan pemerintah bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional tidak bisa hanya berfokus pada salah satu komponen saja. Peningkatan standar pendidikan di tanah air mencakup pembenahan kualitas tenaga pengajar serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah, namun keberadaan buku pelajaran juga menjadi faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Buku ajar yang berkualitas rendah secara fisik maupun visual dapat mengganggu kenyamanan siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap aspek fisik buku, kejelasan huruf, dan keawetan bahan cetak dinilai sebanding pentingnya dengan pembangunan gedung sekolah maupun peningkatan kompetensi guru.
Sebagai langkah cepat merespons hasil temuan kunjungan sekolah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan perintah langsung kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedua pejabat tinggi tersebut diinstruksikan untuk melakukan penelitian komparatif mengenai isi dan kualitas buku sekolah dengan membandingkannya terhadap bahan ajar di negara-negara tetangga. Guna keperluan analisis tersebut, pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku pelajaran dari enam negara kawasan, yakni Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, dan Vietnam. Langkah pembandingan ini ditujukan untuk melihat bagaimana negara-negara jiran menyusun tata letak, memilih jenis bahan kertas, menentukan ukuran font, serta menyajikan materi pendidikan bagi peserta didik mereka.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Proses perbandingan dan penyusunan standar perbaikan buku pelajaran ini dikawal secara teknis oleh tim gabungan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait. Tim khusus tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sinergi antarlembaga ini bertugas mengkaji secara mendalam aspek materi kurikulum, kualitas fisik cetakan, hingga aspek ketahanan bahan buku. Hasil kajian tim gabungan ini nantinya menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan standar baru perbukuan sekolah dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia.
Di samping perbaikan pada wujud fisik buku cetak, pemikiran baru terkait pemanfaatan teknologi aplikasi dan perangkat pintar juga mulai bergulir. Pemerintah memunculkan gagasan agar seluruh buku pelajaran nasional dapat dipindai dan diunggah ke dalam bentuk digital sehingga bisa diunduh dengan mudah. Buku digital ini dirancang agar terhubung secara langsung dengan perangkat layar pintar atau interactive flat panel yang akan dibagikan ke tiap-tiap sekolah. Melalui integrasi antara dokumen digital yang dapat diunduh dan media layar interaktif tersebut, proses kegiatan belajar mengajar di ruang kelas diharapkan menjadi lebih dinamis, sekaligus memudahkan sekolah dalam mengakses materi bahan ajar secara elektronik.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Meskipun rencana perbaikan buku dan skema penggunaan layar pintar ini memberikan harapan baru bagi modernisasi pendidikan, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai oleh berbagai keterbatasan teknis dan ketidakpastian. Tingkat kesiapan infrastruktur pendukung, seperti keandalan pasokan listrik, ketersediaan jaringan internet, serta kemampuan teknis pengoperasian perangkat lunak di berbagai daerah masih belum merata. Selain itu, rincian mengenai jadwal implementasi secara bertahap, mekanisme distribusi fisik buku perbaikan, serta pengadaan layar pintar di setiap jenjang sekolah masih menunggu hasil kajian final dari tim gabungan Bappenas dan dua kementerian pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa transisi ini berjalan realistis tanpa memicu hambatan operasional bagi pihak sekolah.
Inisiatif pembenahan mutu buku pelajaran dari SD hingga SMA menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani permasalahan pendidikan dari aspek yang sangat mendasar. Pemanfaatan studi komparatif dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Kamboja, yang dipadukan dengan wacana integrasi aplikasi layar pintar, menjadi fondasi awal perubahan tersebut. Keberhasilan program ini kelak akan sangat ditentukan oleh kejelasan skema pelaksanaan yang dirumuskan oleh tim gabungan serta kesiapan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Indonesia.
