Pemerintah tengah mematangkan rencana pembagian rekening perbankan otomatis bagi masyarakat Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, yang menjelaskan pembagian wilayah operasional perbankan dalam program inklusi keuangan nasional tersebut.
Dalam skema yang dirancang, Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk menjadi bank penerbit khusus untuk masyarakat di Provinsi Aceh. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) disiapkan untuk melayani pembukaan rekening di seluruh wilayah Indonesia lainnya.
Syarat Usia dan Fasilitas Saldo Awal
Rekening bank gratis ini ditargetkan bagi setiap warga negara Indonesia yang telah menginjak usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepemilikan rekening akan langsung terintegrasi secara otomatis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing warga.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Setiap rekening baru nantinya akan langsung dibekali saldo awal sebesar Rp50.000 dari pemerintah. Terkait dana awal tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun regulasi khusus untuk memastikan saldo tidak tergerus oleh biaya administrasi perbankan maupun potongan lainnya.
Integrasi Bansos dan Fasilitas QRIS UMKM
Selain mendorong kepemilikan rekening di kalangan pemuda, fasilitas ini difungsikan sebagai infrastruktur penyaluran program pemerintah dan bantuan sosial (bansos) agar langsung sampai ke penerima manfaat tanpa perantara.
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Infrastruktur rekening ini juga dipersiapkan terhubung langsung dengan ekosistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening otomatis tersebut akan dilengkapi fitur QRIS tanpa pengenaan biaya transaksi atau Merchant Discount Rate (MDR).
Hingga saat ini, rancangan petunjuk teknis pelaksanaan program masih digodok oleh kementerian dan lembaga terkait. Rosan menyampaikan bahwa jadwal pasti mengenai implementasi pembukaan rekening massal tersebut belum ditetapkan dan masih menunggu penyelesaian perancangan mekanisme secara menyeluruh.
