Ketegangan geopolitik di Selat Taiwan telah mendorong otoritas Taipei untuk melakukan evaluasi mendalam dan merombak strategi pertahanan mereka dengan menempatkan teknologi nirawak sebagai elemen kunci. Upaya pengembangan drone udara serta kapal tanpa awak kini dipercepat guna mengantisipasi potensi invasi dari China. Meskipun demikian, perjalanan Taiwan dalam membangun kekuatan nirawak ini tidak dimulai dengan mulus. Letnan Jenderal Huang Wen-chi, Direktur Jenderal Perencanaan Strategis Kementerian Pertahanan Taiwan, mengungkapkan bahwa inisiatif pengembangan drone dan sistem penangkal drone di wilayah tersebut sebenarnya dimulai agak terlambat. Pada fase awal, militer dan industri lokal harus melewati berbagai proses uji coba yang diwarnai dengan metode trial-and-error sebelum akhirnya menemukan pola pengembangan yang lebih terarah.
Seiring berjalannya waktu, proses uji coba tersebut mulai diintegrasikan ke dalam skenario taktis yang lebih konkret. Dalam dua tahun terakhir, militer Taiwan telah memasukkan kemampuan drone beserta sistem penangkalnya ke dalam Han Kuang, yaitu latihan militer tahunan yang berlangsung selama sepuluh hari. Melalui latihan Han Kuang ini, personel militer tidak hanya dilatih untuk melakukan operasi pengintaian udara menggunakan drone, tetapi juga disimulasikan untuk menghadapi situasi tempur nyata, termasuk taktik untuk melumpuhkan drone milik pihak lawan yang mencoba menembus wilayah pertahanan mereka.
Langkah taktis ini didukung oleh komitmen finansial yang sangat besar dari berbagai kubu politik di Taiwan. Pemerintah setempat telah mengajukan usulan anggaran pengadaan drone sebesar US$6,5 miliyar atau setara dengan Rp115,7 triliun untuk jangka waktu lima tahun. Di sisi lain, sebagai bentuk keseriusan terhadap isu keamanan ini, pihak oposisi juga mengajukan proposal anggaran alternatif yang nilainya mencapai US$7,4 miliyar atau sekitar Rp131,7 triliun untuk periode pengadaan selama enam tahun. Nilai investasi yang masif ini berbanding lurus dengan pertumbuhan sektor industri drone komersial Taiwan. Sebagai gambaran, pada kuartal pertama tahun 2026, nilai ekspor drone dari Taiwan telah menyentuh angka US$115 juta atau sekitar Rp2,05 triliun. Angka ekspor dalam kurun waktu tiga bulan tersebut bahkan telah melampaui akumulasi nilai ekspor drone Taiwan sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Secara doktrin tempur, percepatan ini sangat dipengaruhi oleh pengamatan terhadap konflik modern, khususnya perang yang terjadi di Ukraina. Melalui adaptasi taktik tersebut, militer Taiwan ingin menciptakan apa yang oleh militer Amerika Serikat disebut sebagai konsep "hellscape" atau medan perang neraka bagi pasukan penyerbu. Konsep ini dirancang untuk menyulitkan pergerakan pasukan musuh dengan mengerahkan ratusan ribu perangkat tanpa awak di wilayah perairan dan udara sekitar pulau. Untuk mewujudkan skenario pertahanan berlapis tersebut, pemerintah Taiwan menargetkan akuisisi lebih dari 210.000 unit drone udara dan laut yang siap dioperasikan dalam berbagai fase konflik.
Dari sisi kapasitas industri, target ambisius juga telah ditetapkan untuk mendukung kemandirian pasokan. Max Lo, Ketua Asosiasi Industri Drone Nasional Taiwan, menyatakan bahwa negara tersebut menargetkan kapasitas produksi hingga mencapai 100.000 unit drone per bulan pada tahun 2030. Setengah dari target produksi bulanan tersebut diproyeksikan untuk memenuhi pasar ekspor global, sementara setengahnya lagi akan dialokasikan langsung untuk memperkuat lini pertahanan domestik. Pembangunan rantai pasok dalam negeri ini menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa Taiwan tidak mengalami ketergantungan pada pasokan eksternal atau komponen impor dari luar negeri, terutama jika wilayah mereka mengalami blokade total dalam situasi konflik.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Meskipun target produksi dan alokasi anggaran terlihat menjanjikan, realisasi strategi ini tetap menghadapi tantangan besar yang bersifat struktural. Mick Ryan, seorang pensiunan mayor jenderal militer Australia yang kini aktif sebagai peneliti senior di Lowy Institute, menggarisbawahi bahwa kepemilikan ratusan ribu unit drone tidak akan efektif tanpa adanya reformasi internal di tubuh militer. Menurutnya, Taiwan harus melakukan penyesuaian mendasar pada struktur organisasi militer, program pelatihan prajurit, serta doktrin tempur mereka. Penyesuaian ini sangat dibutuhkan agar militer mampu mengendalikan kawanan drone secara terkoordinasi dan mendistribusikan informasi intelijen dari medan perang secara cepat ke seluruh unit komando.
Tantangan pertahanan Taiwan juga semakin berat mengingat perkembangan teknologi yang serupa di pihak lawan. Beijing secara aktif terus mengembangkan armada pesawat tanpa awak, kapal nirawak, serta sistem proteksi yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan menghancurkan drone pertahanan milik Taiwan. Oleh karena itu, keberhasilan Taiwan dalam membangun neraka drone ini tidak hanya diukur dari kemampuan kapasitas produksi pabrik mereka, melainkan juga dari fleksibilitas militer dalam mengadopsi teknologi baru secara dinamis guna menghadapi taktik lawan yang terus berubah.
