Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Bogor ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM milik Perumda Tirta Pakuan di Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, pada Rabu, 8 Juli 2026, menandai langkah penting dalam evaluasi pemenuhan infrastruktur publik dan ekonomi daerah. Peninjauan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Ahmad Aswandi, Wakil Ketua Abdul Rosyid, dan Sekretaris Pepen Firdaus ini bertujuan memantau kelancaran pasokan air bersih sekaligus memetakan kendala struktural yang memicu defisit air di beberapa wilayah pelayanan.
Rombongan legislatif yang juga diikuti oleh anggota komisi seperti Karnain Asyhar, Eka Wardhana, Juhana, Ence Setiawan, Karina Soebakti, Safrudin Bima, Nasya Kharisa Lestari, Rezky Kartika, Tri Riyanto Andhika Putra, dan Angga Alan Surawijaya ini menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pipa dan reservoir untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
Mengapa terjadi defisit pasokan air bersih di Zona 1 Kota Bogor?
Defisit pasokan air bersih di Zona 1 bersumber dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah pelanggan dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Saat ini, kapasitas produksi IPA Rancamaya yang dibangun pada periode 2015-2016 hanya mencapai 30 liter per detik (lps). Ditambah dengan pasokan dari Mata Air Tangkil sebesar 110 lps, total kapasitas distribusi untuk Zona 1 adalah 140 lps. Secara teknis, kapasitas 140 lps tersebut hanya ideal untuk melayani sekitar 14.000 pelanggan. Namun, jumlah pelanggan di Zona 1 saat ini telah mencapai 17.000 hingga 18.000 pelanggan, sehingga terjadi kekurangan pasokan sekitar 30 lps. Selain itu, sekitar 90 persen sumber air baku Kota Bogor masih bertumpu di wilayah Selatan, seperti Kecamatan Cijeruk dan Tangkil.
Bagaimana dampak keterbatasan infrastruktur ini terhadap pelayanan pelanggan?
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Keterbatasan infrastruktur pipa dan reservoir menyebabkan beberapa titik wilayah di Kota Bogor belum teraliri air bersih secara optimal. Meskipun Perumda Tirta Pakuan telah mengantongi izin resmi untuk memanfaatkan air hingga 240 lps, keterbatasan infrastruktur membuat volume air yang dapat dioptimalkan baru mencapai 30 lps. Untuk menutupi defisit pasokan sebesar 30 lps di Zona 1 selama tiga tahun terakhir, manajemen terpaksa menyewa fasilitas Water Treatment Plant (WTP) milik pihak swasta, yaitu Unitec.
Mengapa solusi penyewaan WTP swasta tidak dapat dipertahankan?
Masa sewa WTP milik Unitec dijadwalkan berakhir pada September 2026. Keputusan ini diambil karena pemilik aset berniat menjual infrastruktur tersebut, sehingga Perumda Tirta Pakuan tidak dapat memperpanjang sewa. Situasi ini menuntut adanya percepatan investasi infrastruktur mandiri agar pasokan air ke belasan ribu pelanggan tidak terganggu.
Bagaimana rencana perluasan jaringan distribusi pada semester kedua tahun ini?
Memasuki semester kedua tahun ini, prioritas perluasan jaringan pipa akan dialihkan ke Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Barat. Kedua wilayah ini dinilai memiliki potensi pasar yang sangat luas dan masih membutuhkan akses air bersih. Kawasan Bogor Barat diproyeksikan mengalami alih fungsi lahan yang masif dari kawasan agraris menjadi pusat permukiman serta niaga baru. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini didorong oleh pengembangan utilitas Terminal Bubulak dan akses jalan utama menuju kampus IPB Dramaga.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Berapa kebutuhan investasi untuk mengatasi kendala infrastruktur ini?
Untuk merealisasikan penambahan kapasitas hingga 200 lps di wilayah Selatan yang telah direncanakan sejak tiga tahun lalu, Perumda Tirta Pakuan membutuhkan total investasi sebesar Rp 134 miliar. Namun, proyek strategis ini terhambat kendala pendanaan. Hingga kini, alokasi dana yang terealisasi melalui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) baru mencapai Rp 15 miliar.
Apa langkah strategis selanjutnya dari Perumda Tirta Pakuan?
Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Rino Indira berharap kemitraan strategis dengan legislatif dapat mendongkrak alokasi anggaran PMP pada tahun anggaran 2027 guna mendanai berbagai proyek penuntasan krisis air bersih. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid memberikan apresiasi terhadap implementasi teknologi canggih yang diterapkan dalam pengolahan air baku di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rancamaya sebagai modal dasar efisiensi operasional dan layanan publik ke depan.
