Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen menjadi sorotan hangat di kalangan pelaku usaha dan pengamat kebijakan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa target ambisius tersebut tidak akan pernah tercapai jika pemerintah masih mempertahankan pola kebijakan yang berorientasi ke dalam atau inward-looking. Kritikan tajam ini disampaikan langsung oleh Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini, pada Ahad (9/8/2026) di Jakarta. Beliau menilai bahwa arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini cenderung mengabaikan peran penting dari sektor luar negeri, yang sebenarnya memegang kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selama ini, perekonomian domestik dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, namun hasilnya tetap saja menghasilkan pertumbuhan yang moderat di kisaran 5 persen saja. Didik J. Rachbini menyatakan bahwa kebijakan yang terlalu berorientasi pada pasar domestik terbukti tidak mampu membawa lompatan ekonomi yang signifikan. Jika pemerintah terus-menerus menerapkan pola inward-looking ini, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi tidak akan pernah bisa melampaui pencapaian yang ada saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma yang radikal dari sekadar mengandalkan konsumsi dalam negeri menuju ekspansi global yang lebih agresif.
Salah satu alasan utama mengapa konsumsi domestik tidak lagi memadai adalah kondisi masyarakat itu sendiri. Faktor konsumsi rumah tangga kini sudah tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai motor penggerak pertumbuhan. Indef menyoroti bahwa populasi kelas menengah di Indonesia telah mengalami penurunan jumlah dan tergerus secara signifikan. Penurunan daya beli kelas menengah ini secara langsung menghambat kapasitas pasar domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat. Ketika pilar konsumsi melemah, maka harapan untuk tumbuh lebih tinggi dari 5 persen menjadi semakin sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan pasar lokal.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Untuk menutupi kelemahan di sektor konsumsi, pemerintah sering kali mengandalkan instrumen belanja negara. Namun, Didik J. Rachbini memperingatkan bahwa belanja pemerintah tidak akan bersifat langgeng atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengeluaran APBN saat ini dinilai hanya berfungsi sebagai penyangga darurat agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot hingga di bawah angka 5 persen. Terlebih lagi, ruang fiskal Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah serius, baik dari sisi penerimaan negara yang terbatas maupun pengeluaran yang terus membengkak. Dengan keterbatasan fiskal tersebut, belanja pemerintah hanya mampu menyangga perekonomian dalam jangka waktu yang sangat pendek dan tidak bisa dijadikan mesin pertumbuhan utama.
Sebagai solusi konkret, Indef mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan outward-looking yang berorientasi ke luar. Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk memaksa sekaligus memberikan kesempatan bagi dunia usaha di Indonesia agar berani bersaing di pasar global. Dengan mendorong pelaku usaha masuk ke arena internasional, Indonesia diharapkan dapat memperoleh devisa dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Masalah utama yang dihadapi saat ini bukan sekadar mengandalkan besarnya pasar domestik, melainkan bagaimana mendorong dunia usaha nasional agar mampu naik kelas melalui kompetisi global yang ketat.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Hingga saat ini, sektor ekspor Indonesia diakui belum menjadi growth engine atau mesin pertumbuhan yang cukup kuat untuk mendorong transformasi industri secara menyeluruh. Bagi negara dengan skala wilayah dan populasi sebesar Indonesia, pasar domestik memang memiliki arti penting, namun pasar domestik saja terbukti tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi yang berkelas dunia. Tanpa adanya transformasi industri yang digerakkan oleh ekspor yang kuat, target pertumbuhan 8 persen akan tetap menjadi angan-angan. Oleh karena itu, kebijakan outward-looking harus segera diimplementasikan guna membuka jalan bagi produk-produk lokal agar dapat mendominasi pasar internasional.
Bagi para pelaku ekonomi digital, pelaku usaha mikro, serta pekerja lepas (freelancer) di Indonesia, perubahan arah kebijakan ini memberikan sinyal penting. Di tengah melemahnya daya beli kelas menengah domestik, orientasi ke pasar luar negeri atau ekspor jasa digital menjadi alternatif yang realistis untuk menjaga kelangsungan pendapatan. Dengan memanfaatkan platform global, para pelaku usaha mandiri dapat berkontribusi pada perolehan devisa sekaligus membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing secara global. Langkah menjangkau pasar internasional ini selaras dengan dorongan kebijakan outward-looking demi mencapai kemandirian ekonomi yang lebih tangguh.
