Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan tekanan diplomatik keras terhadap London dengan mengancam akan meninjau ulang dukungannya atas kedaulatan Inggris di Kepulauan Falkland atau Malvinas. Langkah konfrontatif ini ditempuh Washington demi memaksa Inggris menaikkan anggaran pertahanan dan militernya secara substansial di tengah evaluasi internal blok NATO.
AS mempertimbangkan untuk menentang klaim kedaulatan London jika negara sekutunya tersebut tidak bersedia memenuhi komitmen anggaran militer yang baru. Pentagon saat ini tengah meninjau kredibilitas pertahanan anggota NATO, dan Inggris menjadi sorotan utama dalam agenda peninjauan tersebut.
Tuntutan Anggaran Pertahanan NATO
Sebagian besar negara anggota NATO telah menyepakati target alokasi anggaran pertahanan hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2035. Namun, para pejabat Inggris justru mendorong komitmen yang lebih rendah, yakni di angka 3 persen pada 2030.
Rencana investasi pertahanan yang diumumkan Inggris pada Juni menetapkan pengeluaran pertahanan inti berada di level 2,7 persen dari PDB hingga periode 2029–2030. Di bawah tekanan fiskal domestik, London masih kesulitan mencari tambahan dana senilai £4,7 miliar atau sekitar Rp 111,51 triliun untuk memperkuat anggaran pertahanannya.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa langkah investasi Inggris tersebut memang menuju ke arah yang benar, tetapi masih belum cukup memadai untuk menjawab skala tantangan keamanan bersama. Washington menilai sekutu utamanya itu perlu mengambil langkah yang jauh lebih mendasar dan masif.
Tekanan Diplomatik dan Perselisihan Pangkalan Militer
Rencana AS untuk menggoyang kedaulatan wilayah kekuasaan Inggris sejatinya telah tercatat dalam email internal Pentagon sejak April. Dokumen tersebut merancang peninjauan dukungan diplomatik terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Eropa sebagai bentuk sanksi bagi pemerintah anggota NATO yang dinilai gagal mendukung kampanye militer Washington, terutama dalam operasi melawan Iran.
Hubungan bilateral kedua negara sempat memanas ketika London awalnya menolak memberikan izin penggunaan pangkalan militernya kepada AS untuk menyerang Iran akibat pertimbangan hukum. Inggris baru melunakkan sikapnya dan mengizinkan penggunaan fasilitas tersebut setelah Teheran melancarkan serangan balasan yang mengenai aset militer Inggris.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Isu teritorial ini menambah panjang daftar intervensi kebijakan luar negeri Trump terhadap wilayah administrasi Inggris. Pada 2025, Inggris sempat menyepakati penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dengan skema sewa pangkalan militer selama 99 tahun. Kendati demikian, London menunda kesepakatan tersebut pada April setelah Trump secara terbuka mengecam langkah pelepasan wilayah itu.
Respons Argentina atas Sengketa Malvinas
Perubahan arah manuver diplomatik AS langsung disambut baik oleh Presiden Argentina Javier Milei. Pemimpin Argentina yang dikenal memiliki kedekatan politik dengan Donald Trump tersebut merespons perkembangan ini secara optimistis dan menyatakan bahwa pihaknya tengah membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sengketa wilayah antara Inggris dan Argentina atas kepulauan di Atlantik Selatan tersebut telah berlangsung selama hampir dua abad. Ketegangan sempat memuncak menjadi perang terbuka pada 1982 ketika junta militer Argentina menginvasi kepulauan itu, sebelum akhirnya Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengirim satuan tugas armada laut dan merebut kembali kendali wilayah tersebut setelah pertempuran sengit selama 74 hari.
