Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas membantah tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tudingan tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak memberikan dukungan dan bahkan dianggap menghambat jalannya program nasional tersebut di wilayah Bali. Bantahan keras ini disampaikan langsung oleh Koster sebagai respons resmi untuk menanggapi adanya aksi massa yang mendatangi Kantor Gubernur Bali pada hari Selasa (30/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Koster meluruskan persepsi publik dan menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program strategis nasional.
Dalam penjelasannya, Wayan Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk melaksanakan serta mengawal kebijakan serta program strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi, program-program tersebut berada di bawah arahan dan kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Koster memastikan bahwa tidak ada niat maupun tindakan dari pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk menghalangi program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Sebagai bukti nyata dari komitmen dan dukungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan lahan seluas 7,1 hektare. Lahan yang disiapkan ini dialokasikan khusus untuk pembangunan berbagai fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi pilar penting dalam menunjang keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan fasilitas SPPG tersebut tidak hanya terpusat di satu titik saja, melainkan dirancang secara merata dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten serta kota yang ada di Provinsi Bali. Selain itu, keseriusan ini juga ditunjukkan dengan pengajuan usulan pembangunan fasilitas SPPG yang telah secara resmi disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak tanggal 20 Mei 2025.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Tidak hanya berfokus pada program pemenuhan gizi, Pemerintah Provinsi Bali juga menunjukkan dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Untuk mendukung kelancaran program koperasi ini, pemerintah daerah telah menyediakan dan mengalokasikan lahan dengan luas total mencapai lebih dari 2 hektare. Lahan yang disediakan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini juga didistribusikan secara merata, tersebar di berbagai wilayah kota dan kabupaten di seluruh Provinsi Bali demi memastikan asas pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.
Di samping program gizi dan koperasi, perhatian Pemerintah Provinsi Bali juga diarahkan pada sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Dukungan konkret untuk sektor ini diwujudkan dengan penyediaan lahan yang cukup luas, yakni mencapai 5,67 hektare. Lahan yang dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Saat ini, proses pembangunan fisik dari Sekolah Rakyat tersebut dilaporkan sudah berjalan dengan sangat baik dan perkembangannya telah hampir selesai. Selain pembangunan fisik, persiapan-persiapan administratif dan teknis untuk penerimaan siswa baru di sekolah tersebut juga sudah mulai dilaksanakan.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Untuk memastikan seluruh program strategis nasional ini dapat berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan di lapangan, Wayan Koster telah memberikan instruksi langsung kepada jajarannya. Koster menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta seluruh kepala perangkat daerah terkait untuk segera melakukan langkah-langkah koordinasi yang intensif. Koordinasi ini wajib dilakukan baik dengan pihak pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Bali. Melalui koordinasi yang terintegrasi ini, diharapkan seluruh kendala administratif maupun operasional dapat diselesaikan dengan cepat demi kepentingan masyarakat luas.
