Pembangunan Jalan Tol Sumatra dipastikan tetap berjalan di tengah proses perombakan tata kelola dan struktur keuangan badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjamin kelanjutan proyek infrastruktur strategis tersebut dengan mendorong penguatan kerja sama bersama pihak swasta.
Langkah penjaminan proyek ini beriringan dengan agenda pembenahan mendasar terhadap BUMN sektor konstruksi dan infrastruktur yang tengah dipacu pemerintah.
Restrukturisasi BUMN Karya dan Utang Rp 180 Triliun
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa reformasi sektor konstruksi menjadi fokus utama Danantara. Dari total tujuh BUMN karya yang ada, hanya tiga perusahaan yang saat ini berada dalam kondisi keuangan sehat, yaitu PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Brantas Abipraya.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Empat BUMN karya lainnya masih menghadapi persoalan fundamental keuangan. Beban utang konsolidasi yang ditanggung oleh entitas induk beserta anak usahanya tercatat mencapai Rp 180 triliun. BPI Danantara menargetkan seluruh penyelesaian krisis finansial BUMN karya ini tuntas pada akhir 2026, sekaligus memastikan permasalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Fokus Kontraktor Murni dan Kolaborasi Antarlembaga
Melalui skema konsolidasi yang disiapkan, Danantara mewajibkan BUMN karya untuk memusatkan kembali operasional pada bisnis inti kontraktor. Perusahaan pelat merah tidak lagi diperbolehkan menggarap lini bisnis sampingan non-inti, seperti properti, perhotelan, penyediaan air, hingga jaringan fiber optik.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Untuk mengawal proses pembersihan dan penataan BUMN ini, Danantara menjalin kerja sama lintas lembaga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum (Kemenkum), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Transformasi dan konsolidasi BUMN karya ini ditujukan agar pembangunan infrastruktur nasional berjalan lebih terukur dan berkelanjutan, termasuk memastikan penyelesaian proyek Tol Sumatra melalui kemitraan dengan sektor swasta.
