Rencana penambahan hari pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta menjadi dua hari dalam sepekan menuai perhatian dari kalangan legislatif. Usulan yang awalnya dilontarkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk menekan polusi udara tersebut kini tengah masuk dalam pembahasan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai gagasan pelaksanaan CFD pada Sabtu dan Minggu cukup rasional. Kajian teknis sedang digodok di Balai Kota sebelum diputuskan secara resmi. Pramono mencatat bahwa saat ini CFD tidak hanya berpusat di koridor utama seperti Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said, melainkan telah tersebar di berbagai wilayah kota administratif Jakarta.
Menanggapi wacana tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, menyatakan dukungannya terhadap rencana CFD dua hari sepekan. Meski demikian, ia mewanti-wanti Pemprov DKI dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan persiapan matang, khususnya dalam aspek sosialisasi kepada masyarakat luas.
Kesiapan Rekayasa Lalu Lintas dan Pelaku Usaha
Rio menekankan bahwa skema manajemen lalu lintas harus disusun secara adaptif dan fleksibel. Rekayasa jalan dapat mencakup pengalihan arus bertahap, optimalisasi durasi lampu lalu lintas, hingga penerapan sistem satu arah sementara di titik-titik krusial.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Agar perubahan tersebut tidak menimbulkan gesekan di lapangan, sosialisasi dinilai harus dilakukan jauh hari sebelum kebijakan diterapkan.
"Skema ini wajib disosialisasikan lebih awal agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitasnya, sehingga CFD dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan dengan pengguna jalan lainnya," ujar Rio.
Rio juga mendorong Dishub dan Pemprov DKI melibatkan berbagai elemen secara aktif dalam evaluasi CFD, mulai dari komunitas pengguna jalan, pelaku usaha, warga terdampak, hingga peserta kegiatan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Pengawasan Terpadu Berbasis Data
Untuk memastikan kelancaran operasional di lapangan, Rio mengusulkan pembentukan tim terpadu yang terdiri dari unsur Dishub, kepolisian, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas melakukan pemantauan langsung dan mengumpulkan data faktual.
Evaluasi berkala perlu mengacu pada indikator nyata di lapangan, seperti tingkat kepadatan kendaraan, durasi waktu tempuh, efektivitas rute alternatif, hingga kenyamanan peserta CFD.
Di samping rekayasa teknis, Rio mengingatkan bahwa potensi manfaat CFD dua hari sepekan tidak boleh dikesampingkan. Selain menekan polusi udara dan mendorong kebiasaan hidup sehat warga, ruang publik ini dinilai memberi dampak positif bagi perputaran ekonomi pelaku UMKM, ruang interaksi, pendidikan, dan kebudayaan di Jakarta.
