Sebanyak 352 siswa sekolah dasar di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga mengalami keracunan makanan seusai mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini memicu reaksi keras dari parlemen yang meminta pengusutan tuntas atas prosedur distribusi makanan di lapangan.
Para siswa yang terdampak dilaporkan mengalami keluhan kesehatan berupa pusing hingga muntah-muntah. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menyatakan bahwa para korban langsung mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas puskesmas setempat guna memulihkan kondisi mereka.
DPR Dorong Evaluasi dan Sanksi Disiplin
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinannya atas musibah keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar tersebut. Anggota legislatif dari daerah pemilihan NTB II ini menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan anak-anak wajib ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam realisasi program strategis nasional tersebut.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Sari mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan mengevaluasi pelaksanaan teknis di lapangan. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diminta patuh menjalankan standar operasional prosedur (SOP) tanpa toleransi. Sari juga menekankan perlunya penjatuhan sanksi tegas sesuai aturan apabila proses investigasi membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran SOP oleh penyedia.
Parlemen memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif terhadap kinerja BGN dan jajaran SPPG melalui mekanisme yang ada, termasuk memperkuat pemantauan di tingkat daerah agar standar kualitas makanan tetap terjaga.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi

SPPG Penyalur Terancam Dikenai Sanksi
Menindaklanjuti insiden tersebut, Satgas Program MBG NTB mulai memproses langkah administratif terhadap penyedia terkait. Ketua Satgas Program MBG NTB, Fathul Gani, mengonfirmasi bahwa unit SPPG yang bertanggung jawab menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah di Batukliang kini terancam sanksi penghentian operasional sementara (suspend) menyusul penyelidikan penyebab pasti keracunan.






