Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong untuk membangun sistem penyediaan air bersih permanen dan berkelanjutan guna mengatasi krisis kekeringan berulang di Kabupaten Sukabumi. Penanganan kekeringan musiman dinilai tidak cukup hanya mengandalkan distribusi bantuan darurat melalui mobil tangki.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam forum pembahasan penanganan krisis air di Kantor Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (10/9). Pertemuan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, ahli geodesi, serta perangkat desa setempat untuk merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.
Rencana Penanganan Bertahap
Krisis air bersih dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Sukamaju. Saat musim kemarau tiba, debit sejumlah sumber air mengalami penurunan drastis. Kondisi keterbatasan akses tersebut membuat sebagian warga terpaksa memanfaatkan aliran sungai kecil hingga selokan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, penanganan dirancang melalui tiga tahapan terukur:
- Jangka Pendek: Penyaluran air bersih secara langsung menggunakan armada truk tangki guna mencukupi kebutuhan mendesak warga.
- Jangka Menengah: Pembangunan bak penampungan air serta perbaikan jaringan pipa dari sumber mata air yang masih aktif.
- Jangka Panjang: Kajian pembangunan jaringan pipa transmisi sepanjang kurang lebih 6 kilometer dari Sungai Sukawayana menuju permukiman.
Kajian Teknis dan Kolaborasi Antarlembaga
Pelibatan ahli geodesi difokuskan untuk menilai kelayakan teknis di lapangan. Pengukuran mencakup analisis kontur wilayah, ketersediaan debit sumber air, dan perencanaan rute jaringan pipa agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi efektif serta tahan lama.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Saan Mustopa menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih permanen menuntut kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukamaju Jenal Abidin menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap krisis air bersih tahunan yang membebani warganya.
