Kementerian Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan bilateral untuk menyelaraskan sejumlah program prioritas perlindungan sosial di Jakarta, Rabu (26/8). Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bertemu langsung dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas penguatan penanganan kedaruratan bencana, ekspansi kapasitas program Sekolah Rakyat, serta integrasi bantuan permakanan sosial.
Dalam agenda penanganan bencana, Wamensos menggarisbawahi urgensi kesiapan logistik dan alokasi anggaran yang fleksibel. Menurut Agus Jabo, kecepatan merupakan faktor krusial dalam masa tanggap darurat saat masyarakat terdampak membutuhkan pasokan bantuan secara instan.
Ia mencontohkan kendala yang sempat dihadapi saat distribusi bantuan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Cuaca ekstrem dan hambatan transportasi dari gudang utama menuntut Kemensos mengambil langkah cepat dengan membeli kebutuhan logistik langsung di area sekitar pos pengungsian. Diskusi antara kedua lembaga ini juga meninjau penanganan bencana di wilayah lain seperti Aceh dan Flores, terutama kebutuhan logistik pada fase transisi dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Menanggapi masukan tersebut, Rachmat Pambudy menyatakan bahwa kebutuhan pembiayaan dan sarana penanggulangan bencana akan dimatangkan secara teknis antara Kemensos dan Bappenas sebelum diproses melalui mekanisme pengajuan resmi.
Keberlanjutan Fasilitas Sekolah Rakyat
Selain manajemen bencana, pertemuan tersebut menyoroti keberlanjutan Sekolah Rakyat. Kapasitas program pendidikan ini terus ditingkatkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang berimplikasi langsung pada penambahan ruang kelas, asrama, tenaga pendidik, hingga biaya operasional.
Bappenas menekankan pentingnya perencanaan matang sejak awal terkait pemanfaatan fasilitas fisik Sekolah Rakyat. Rachmat mengingatkan agar sarana pendukung seperti asrama direncanakan fungsi jangka panjangnya guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan aset negara.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Integrasi Bantuan Permakanan dan MBG
Kemensos dan Bappenas juga mengkaji skema penggabungan program bantuan permakanan bagi lanjut usia serta penyandang disabilitas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah integrasi bantuan ini masih akan melalui pembahasan lanjutan yang mencakup penyelarasan regulasi, mekanisme teknis di lapangan, serta koordinasi operasional bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
