Kementerian Sosial menegaskan komitmen penanganan kemiskinan struktural lewat jalur pendidikan formal berasrama. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong akselerasi program Sekolah Rakyat guna memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia, di tengah catatan sekitar 4,1 juta anak yang saat ini belum memperoleh akses pendidikan.
Program Sekolah Rakyat dirancang secara terarah dengan batasan kriteria penerima yang ketat. Inisiatif ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terdata dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak dari keluarga di luar kelompok desil sasaran tersebut dipastikan tidak dapat mendaftar atau mengikuti program, kendati sarana dan prasarana penunjang yang disediakan tergolong lengkap.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menerapkan model pendidikan berasrama. Melalui skema ini, peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, tetapi juga tinggal di lingkungan terpadu yang memfasilitasi pembentukan karakter sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dasar harian mereka.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Target Kapasitas dan Tantangan Jangkauan
Penyediaan akses pendidikan ini masih menghadapi kesenjangan daya tampung yang cukup lebar. Kemampuan tampung program Sekolah Rakyat pada tahun ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa, berbanding jauh dengan total jutaan anak usia sekolah yang membutuhkan akses belajar.
Pemerintah memproyeksikan kapasitas tampung Sekolah Rakyat dapat ditingkatkan secara bertahap hingga menyentuh 1 juta siswa pada tahun 2029 mendatang. Agus Jabo menyampaikan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan proses panjang dan kerja sama lintas sektor demi mendekati total kebutuhan 4,1 juta anak yang belum terlayani.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Kesiapan Lahan dan Partisipasi Pemerintah Daerah
Realisasi fisik Sekolah Rakyat mulai disiapkan di sejumlah wilayah dengan dukungan penyediaan lahan dari pemerintah daerah. Di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare yang berlokasi di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. Dukungan fasilitas pendidikan ini menjadi krusial mengingat angka kemiskinan di Nias Barat tercatat mencapai 22,47 persen dari total populasi sekitar 97.856 jiwa penduduk.
Langkah serupa ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemda setempat mengalokasikan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat. Sinergi penyediaan aset daerah ini diharapkan mempercepat pembangunan fisik asrama dan sekolah agar distribusi intervensi sosial melalui pendidikan dapat segera menjangkau sasaran prioritas.
