Ketua Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa kajian kedaulatan rakyat dalam kerangka Demokrasi Pancasila tidak bisa sekadar berhenti pada tataran filosofis dan konstitusional. Pembahasan mengenai kedaulatan rakyat perlu menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam praktik penyelenggaraan demokrasi sehari-hari di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Yasonna dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I Badan Pengkajian MPR yang digelar di Tangerang Selatan, Kamis (10/9). Kajian bertema kedaulatan rakyat ini menjadi bagian dari agenda evaluasi yang tengah dijalankan Badan Pengkajian MPR, berdampingan dengan pembahasan isu keuangan negara serta otonomi daerah.
Yasonna memaparkan bahwa konsep Demokrasi Pancasila berpijak pada sila kedua, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip dasar tersebut selama ini telah diterjemahkan ke dalam tata hukum nasional melalui berbagai aturan perundang-undangan, seperti UU Pemilu, mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga regulasi pemilihan presiden.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Saat ini, Badan Pengkajian MPR tengah mendalami sejauh mana persoalan demokrasi di tingkat implementasi memerlukan pembenahan. Yasonna menyebutkan adanya dua pandangan yang berkembang dalam kajian: kelompok yang menilai perlunya amandemen konstitusi, serta kelompok yang memandang perbaikan cukup dilakukan pada level penyempurnaan undang-undang. Dinamika kajian ini juga berjalan bersamaan dengan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Sorotan Praktisi: Dari Checks and Balances hingga Partisipasi Nonkonvensional
Untuk memperkaya perspektif praktis, diskusi tersebut menghadirkan tiga pimpinan lembaga survei dan pengamat politik, yakni Hanta Yuda (Poltracking Indonesia), Yunarto Wijaya (Charta Politika Indonesia), dan Adi Prayitno (Parameter Politik Indonesia).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menekankan bahwa pemilihan umum semestinya tidak diposisikan sebagai ujung akhir kedaulatan rakyat. Menurutnya, pemilu hanya bertindak sebagai pintu masuk, bukan pintu keluar dari partisipasi publik dalam sistem ketatanegaraan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengingatkan pentingnya menjaga mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Yunarto menyoroti adanya risiko melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan apabila koalisi di tubuh pemerintahan terbentuk terlalu besar.
Melengkapi pembahasan tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat merupakan denyut nadi utama kedaulatan rakyat. Partisipasi ini tidak terbatas pada saluran elektoral konvensional seperti pencoblosan, melainkan mencakup saluran nonkonvensional yang sah, termasuk penyampaian aspirasi lewat petisi, protes, dan demonstrasi.
