Indonesia didorong untuk membangun kapasitas teknologi secara mandiri dan tidak sekadar memosisikan diri sebagai pasar konsumen di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) global. Penguatan riset, infrastruktur, talenta, dan regulasi dinilai krusial agar adopsi digital mampu bertransformasi menjadi kedaulatan teknologi nasional.
Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian World Encounter Summit 2026 di Bali. Forum lintas sektor ini mengumpulkan pemimpin pemerintahan, pemuda, akademisi, tokoh agama, korporasi teknologi, serta elemen masyarakat sipil dari lima benua.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tingginya angka pemanfaatan AI di kalangan generasi muda Indonesia harus diimbangi dengan fondasi pengembangan yang terstruktur. Menurutnya, pemanfaatan alat digital oleh masyarakat tidak dengan sendirinya mencerminkan daya saing teknologi suatu negara.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454

"Penggunaan saja tidak otomatis menjadi kapasitas nasional," ujar Meutya. Ia menambahkan bahwa dinamika ini justru memberikan momentum bagi Indonesia untuk merancang dan memproduksi inovasi teknologi sendiri, alih-alih terus bergantung pada produk AI dari luar negeri.
Langkah menuju kemandirian teknologi juga ditekankan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut B. Pandjaitan. Ia menyatakan bahwa Indonesia perlu mengakselerasi kapasitas teknologinya lewat pendekatan berkelanjutan, terutama melalui integrasi energi bersih dan penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM).
Perhelatan di Bali ini diawali dengan Bali Harmony Dialogue di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali pada Kamis (3/9/2026), lalu diteruskan dengan agenda XI International Scholas Chairs Congress 2026 pada 4–6 September 2026.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Dalam forum tersebut, peserta membedah kesenjangan kapasitas antarnegara terkait akses data, daya komputasi (computing power), infrastruktur digital, ketersediaan talenta terampil, hingga tata kelola teknologi. Diskusi turut menyoroti implikasi AI terhadap dunia pendidikan, dinamika ketenagakerjaan, kesehatan mental kaum muda, keberlangsungan demokrasi, serta relasi sosial.
Direktur Eksekutif Scholas Occurrentes Maria Paz Jurado mengingatkan bahwa perkembangan AI tidak boleh dipandang sebatas pencapaian teknis mesin semata. Pendekatan terhadap AI perlu difokuskan pada pembangunan manusia seutuhnya, di mana pemerataan manfaat teknologi harus senantiasa berpijak pada prinsip keadilan sosial, ekonomi, moral, dan perlindungan lingkungan.






