Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 27,37 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026.
Sebagian besar pagu anggaran yang diajukan difokuskan langsung untuk kebutuhan masyarakat. Sebanyak 82 persen atau setara Rp 22,51 triliun dari total usulan anggaran tersebut dialokasikan untuk program kerakyatan. Alokasi ini disiapkan guna memastikan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, sebesar 5 persen atau Rp 1,31 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik non-fisik, dan sisa 13 persen atau Rp 3,56 triliun digunakan bagi kebutuhan belanja operasional rutin serta layanan manajemen Kementerian ESDM.
Porsi Utama untuk Ditjen Migas dan Jargas
Dalam rincian pembagian unit kerja, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memperoleh porsi alokasi terbesar senilai Rp 11,34 triliun. Anggaran Ditjen Migas tersebut salah satunya akan digunakan untuk membangun pipa transmisi gas Sumatra-Jawa serta jaringan gas (jargas).
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Pembangunan infrastruktur transmisi dan jargas tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas domestik. Melalui optimalisasi ini, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani ruang fiskal negara.
Percepatan Elektrifikasi dan Listrik Desa
Di sektor kelistrikan, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,44 triliun melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Anggaran pada sektor ini ditujukan untuk mengejar target penyediaan listrik agar seluruh desa di Indonesia dapat teraliri listrik.
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional
Dari total alokasi Ditjen Ketenagalistrikan tersebut, sebesar Rp 9,67 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) tahun anggaran 2027–2028, termasuk penyediaan jasa konsultan pengawas di 1.250 lokasi pelaksanaan proyek.
