Perwakilan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) untuk menyampaikan aspirasi mengenai rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2027. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AMJ yang juga Kepala Desa Kasihgeran, Saifuddin, memaparkan sejumlah catatan krusial yang menjadi perhatian para kepala desa. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah permintaan agar pemerintah menghentikan sementara tahapan Pilkades 2027. Langkah ini dinilai mendesak mengingat regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini belum diterbitkan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Selain persoalan regulasi, AMJ meminta pemerintah pusat dan DPR mengkaji ulang pelaksanaan Pilkades dengan menimbang efisiensi anggaran daerah serta stabilitas keamanan dan ketertiban di tingkat desa. Saifuddin juga mendorong pencabutan klausul yang mewajibkan posisi penjabat (Pj) kepala desa diisi oleh aparatur sipil negara (ASN). Sebagai alternatif di tengah terbatasnya jumlah pegawai negeri sipil, AMJ mengusulkan agar posisi Pj kepala desa dapat kembali dipercayakan kepada kepala desa yang sedang menjabat maupun mantan kepala desa demi menjaga kepastian hukum dan roda pemerintahan desa.
Menanggapi masukan tersebut, pimpinan DPR menyatakan keterbukaannya untuk menindaklanjuti aspirasi para kepala desa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya menampung seluruh poin yang disampaikan dan segera mengoordinasikannya dengan kementerian serta lembaga terkait.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai pertimbangan terkait stabilitas sosial di tingkat akar rumput sangat beralasan. Menurutnya, dinamika menjelang pilkades kerap memicu polarisasi yang berisiko menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan di tengah warga. Pimpinan DPR memastikan usulan AMJ mengenai efisiensi anggaran, regulasi teknis, hingga penunjukan pejabat desa akan dikaji mendalam sebelum dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
