Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data statistik perumahan nasional berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret 2026. Hasil pendataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri atau masuk dalam kategori backlog 1 tercatat turun menjadi 9,29 juta rumah tangga. Pengumuman resmi mengenai indikator perumahan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada acara konferensi pers Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung BPS, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Capaian pada Maret 2026 tersebut menandai perbaikan bertahap dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat di berbagai daerah. Jika dibandingkan dengan data Susenas pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Maret 2025 yang berada di angka 9,64 juta rumah tangga, terjadi penurunan sebanyak kurang lebih 350 ribu rumah tangga. Secara persentase nasional, kelompok rumah tangga yang tidak memiliki hunian pribadi berkurang sebesar 0,61 persen, bergerak turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026.
Ditinjau dari sebaran geografis, BPS mengonfirmasi bahwa tren penurunan backlog 1 terjadi di seluruh provinsi di Indonesia tanpa terkecuali. Meski demikian, skala jumlah rumah tangga tanpa kepemilikan hunian tetap bervariasi antarwilayah. Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah backlog 1 tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 2,03 juta rumah tangga. Selanjutnya, DKI Jakarta berada di urutan kedua terbanyak dengan jumlah 1,16 juta rumah tangga, diikuti oleh provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan backlog 1 sebanyak 911,8 ribu rumah tangga.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Di samping mengukur rumah tangga tanpa kepemilikan hunian, publikasi BPS juga memaparkan perkembangan status backlog 2. Kategori backlog 2 merujuk pada rumah tangga yang sudah mendiami rumah milik sendiri, namun kondisi fisik bangunan atau hunian tersebut tergolong tidak layak huni. Hingga Maret 2026, jumlah rumah tangga yang berada dalam kategori backlog 2 tercatat sebanyak 18,01 juta rumah tangga. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,76 juta rumah tangga dibandingkan dengan pencatatan Maret 2025 yang saat itu menyentuh 18,77 juta rumah tangga.
Secara proporsional, persentase rumah tangga yang mendiami rumah milik sendiri namun tidak layak huni (backlog 2) juga terkoreksi positif. BPS mencatat persentase backlog 2 mengalami penurunan dari posisi 25,33 persen pada Maret 2025 menjadi 24,03 persen pada Maret 2026. Penurunan angka indikator ini mencerminkan berkurangnya proporsi hunian tidak layak huni yang tercakup dalam pendataan Susenas secara nasional.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Data statistik perumahan yang dihimpun melalui Susenas Maret 2026 memberikan batasan analisis yang jelas mengenai kondisi kebutuhan hunian nasional saat survei berlangsung. Kendati tren penurunan backlog 1 maupun backlog 2 tercatat di seluruh wilayah Indonesia, volume 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah serta 18,01 juta rumah tangga di rumah tidak layak huni menandai skala tantangan perumahan yang masih dihadapi secara faktual. Informasi tepercaya dari BPS ini menjadi acuan resmi dalam memahami peta indikator pemukiman dan kepemilikan rumah di Indonesia.
