JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bersama Badan Pelaksana (BP) BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mempercepat pembukaan rekening bank bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang berada di kategori desil 1 hingga 6, terutama untuk memperlancar distribusi bantuan sosial langsung ke rekening penerima.
Langkah koordinasi tersebut dimatangkan dalam pertemuan bersama jajaran Direksi Himbara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Upaya ini merespons arahan Presiden agar program perlindungan sosial dapat disalurkan secara langsung melalui perbankan.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa basis data masyarakat desil 1–6 akan diperoleh dari Kementerian Sosial dengan pembagian per wilayah. Berdasarkan data Kemensos, tercatat sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos di Indonesia. Sebanyak 15 juta KPM telah menerima pencairan melalui rekening bank, sementara sekitar 3 juta KPM lainnya saat ini masih mencairkan bantuan melalui PT Pos Indonesia.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Peran Koperasi Merah Putih dan Jaringan Keagenan
Guna memperluas akses perbankan hingga ke pelosok, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi kanal layanan perbankan di tingkat desa dan kelurahan. Skema ini memungkinkan warga melakukan pembukaan rekening, tarik tunai, setor dana, hingga mengambil bantuan sosial tanpa perlu mendatangi kantor cabang bank.
Implementasi tahap awal ditargetkan berjalan melalui sekitar 30.000 KDKMP yang dinilai telah siap beroperasi, sebelum diperluas secara bertahap ke desa-desa lainnya. Model layanan keagenan seperti BRILink dijadikan salah satu acuan, dengan potensi pengembangan di masa mendatang untuk mendukung pembiayaan PNM. Bagi wilayah yang KDKMP-nya belum beroperasi, proses penyaluran tetap dilayani oleh jaringan eksisting perbankan seperti BRI Unit Desa maupun PT Pos Indonesia.
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Penugasan BRI dan BSI oleh Pemerintah
Dorongan percepatan inklusi keuangan ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki seluruh penduduk Indonesia memiliki akses kepemilikan rekening bank. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pelaksanaannya akan memanfaatkan basis data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem pembayaran nasional Bank Indonesia.
