Dinamika Ekonomi Pertahanan dan Ekspor Militer India ke Israel

Laporan dari Amnesty International merinci volume perdagangan senjata yang menunjukkan skala besar dari aktivitas ekspor militer ini. Dalam periode antara Oktober 2023 hingga November 2025, tercatat setidaknya ada 2.596 pasokan militer yang dikirimkan dari India menuju Israel. Volume ekspor yang bernilai tinggi ini mencakup berbagai komponen vital yang secara langsung mendukung operasional militer. Secara lebih spesifik, total pengiriman tersebut mencakup 564.970 bagian persenjataan peledak. Kategori persenjataan peledak ini termasuk di dalamnya adalah hulu ledak drone dan selongsong peluru artileri. Selain perangkat peledak, data pengiriman juga mencatat adanya 390.516 suku cadang senjata ringan kelas militer, serta ratusan komponen yang diperuntukkan bagi kendaraan tempur.

Baca Juga

Realisasi Kepemilikan Rumah Pertama Melalui Fasilitas KPR Subsidi BNI

Pertumbuhan pesat dalam aktivitas ekspor militer ini tidak terlepas dari hubungan pertahanan yang semakin erat antara New Delhi dan Tel Aviv. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama satu dekade terakhir, kemitraan strategis kedua negara tercatat mengalami percepatan yang sangat signifikan. Dinamika ekonomi pertahanan ini juga bersifat timbal balik, di mana India saat ini tercatat menempati posisi sebagai pembeli senjata Israel terbesar di dunia. Hubungan perdagangan ini tidak hanya sebatas transaksi ekspor dan impor standar, melainkan telah berkembang menjadi kemitraan produksi yang lebih terintegrasi. Beberapa produsen senjata asal Israel bahkan telah mendirikan fasilitas produksi di India melalui skema usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lokal, yang semakin memperkuat rantai pasok industri pertahanan kedua negara.

Dari sudut pandang komersial, perusahaan-perusahaan India terus mendapatkan keuntungan finansial dengan memasok berbagai komponen dan amunisi yang ditujukan untuk sektor pertahanan Israel. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, secara khusus menyoroti bagaimana keuntungan komersial ini tetap dikejar oleh entitas bisnis terkait di tengah penderitaan yang terus berlangsung di wilayah konflik. Callamard menegaskan bahwa pemerintah India seharusnya menyadari risiko besar di balik kebijakan yang memfasilitasi transfer senjata tersebut. Peringatan ini didasarkan pada adanya perintah tindakan sementara dari Mahkamah Internasional yang secara resmi mengakui adanya risiko genosida terhadap warga Palestina di wilayah Gaza. Keputusan untuk mengizinkan transfer senjata ini dinilai membawa risiko besar serta berkontribusi pada pelanggaran hukum internasional.

Baca Juga

Dampak Kebakaran Hutan dan Penurunan Kapasitas Energi Terhadap Infrastruktur Eropa

Meskipun menghadapi sorotan dari komunitas internasional, pemerintah India tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu pendukung terkuat Israel dan secara tegas menolak berbagai seruan untuk memberlakukan embargo senjata. Menteri Urusan Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, memberikan pernyataan resmi pada Desember 2024 terkait aktivitas ekspor ini. Ia menegaskan bahwa masalah ekspor India dipandu sepenuhnya oleh kepentingan nasional negara tersebut serta komitmen terhadap berbagai rezim internasional. Sebagai konteks dari berjalannya perdagangan militer ini, kampanye militer Israel di Gaza diluncurkan sebagai respons atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Hingga Juli 2026, eskalasi konflik bersenjata ini tercatat telah mengakibatkan setidaknya 247.387 warga Palestina menjadi korban jiwa maupun luka-luka.