Rencana pemerintah merekrut masyarakat luas menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna membenahi akurasi data bantuan sosial (bansos) menuai catatan dari pengamat ekonomi. Pendekatan pembentukan agen baru tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan struktur kewilayahan yang sudah mengakar di tingkat akar rumput, khususnya pengurus RT dan RW.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa, menilai bahwa pemutakhiran data penerima bansos akan berjalan jauh lebih efektif apabila pemerintah daerah dilibatkan secara intensif hingga level RT dan RW. Keberadaan pengurus lingkungan dinilai paling memahami dinamika sosial-ekonomi warganya sehari-hari dibandingkan mengandalkan rekrutmen jaringan agen baru semata.
Selain pelibatan aparatur lingkungan, Riza menyarankan penguatan pada tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada. Pendamping PKH selama ini telah memiliki rekam jejak panjang, pengalaman lapangan, serta pemahaman mendalam mengenai kondisi riil para keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Peran Agen Perlinsos dalam Skema Digital
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi Agen Perlinsos. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan sekitar 250 ribu agen khusus untuk wilayah Pulau Jawa guna menopang implementasi sistem perlindungan sosial digital terintegrasi.
Luhut menegaskan bahwa Agen Perlinsos tidak dibekali kewenangan untuk menentukan apakah seorang warga layak menerima bantuan atau tidak. Fungsi utama para agen diposisikan murni sebagai loket pelayanan bergerak yang bertugas membantu warga mendaftar serta mengakses sistem perlindungan sosial dari mana saja.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya tetap dilakukan secara terpusat melalui verifikasi sistem otomatis berbasis integrasi data nasional. Meski demikian, masukan dari kalangan ekonom menekankan pentingnya sinergi antara infrastruktur verifikasi digital dengan pemangku wilayah lokal agar target penurunan angka salah sasaran bansos dapat tercapai optimal.
