Bagaimana pemerintah pusat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program prioritas nasional saat ini? Memasuki evaluasi batch kedua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menetapkan sejumlah tolok ukur baru dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Penilaian ini dirancang langsung mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto serta berakar pada delapan misi utama pembangunan nasional atau Asta Cita.
Sebelumnya pada batch pertama, Kemendagri memfokuskan evaluasi pada empat bidang: Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Entrepreneur Government/Creative Financing, Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Pengendalian Inflasi. Melengkapi capaian tersebut, batch kedua menghadirkan empat kategori baru yang menyentuh langsung layanan dasar, hunian, dan kelestarian lingkungan hidup warga di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pengumuman pembaruan indikator ini saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Berprestasi Batch II Regional Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 12 Agustus 2026. Berikut rincian empat kategori penilaian baru tersebut beserta indikator teknis yang dinilai.
1. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
Kategori pertama menitikberatkan pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan jaminan kesehatan yang mudah dijangkau secara merata. Kemendagri memeriksa integrasi layanan kesehatan tingkat daerah guna memastikan warga memperoleh perlindungan medis memadai.
Indikator penilaian pada kategori kesehatan mencakup: - Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan setempat. - Tingkat kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). - Ketersediaan sanitasi yang layak dan memenuhi standar kesehatan lingkungan. - Kelengkapan fasilitas kesehatan daerah agar sesuai dengan standar pelayanan minimum. - Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan secara berkala bagi warga.
Pacu Inovasi, Apresiasi Pemda Berprestasi Hadir di Sulawesi
2. Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan
Kategori pendidikan dirancang untuk menguji komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan hak belajar serta mutu pembelajaran. Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Aspek utama yang menjadi indikator penilaian meliputi: - Pemerataan distribusi guru di seluruh wilayah kabupaten/kota dan provinsi. - Upaya perbaikan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak. - Capaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. - Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ekosistem pendidikan lokal. - Inovasi layanan pendidikan yang berdampak langsung bagi peningkatan mutu siswa.
3. Implementasi Program 3 Juta Rumah
Penyediaan hunian layak masuk sebagai kategori penilaian baru sebagai penjabaran langsung dari misi Asta Cita ketiga dan keenam. Asta Cita ketiga menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta industri kreatif. Sementara Asta Cita keenam berfokus pada pembangunan dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta penghapusan kemiskinan.
Dalam kategori ini, Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan: - Dukungan regulasi dan kemudahan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Kecepatan dan realisasi penyediaan hunian layak huni di tingkat daerah. - Tata kelola pembangunan kawasan permukiman yang tertata, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Raker Bersama Komisi II DPR, Mendagri Beberkan Capaian Kinerja Kemendagri
4. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri
Isu lingkungan hidup menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Arahan terkait penanganan sampah nasional sebelumnya telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026, yang juga menandai pencanangan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Melalui kategori ini, Kemendagri mengukur keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem lingkungan yang sehat lewat aspek-aspek berikut: - Pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir. - Pemeliharaan dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup daerah. - Efektivitas implementasi program kebersihan lingkungan yang memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat sekitar.
Pada seluruh kategori penilaian batch kedua ini, Kemendagri memberikan bobot nilai tambah bagi pemerintah daerah yang berhasil meluncurkan inovasi solutif dan kolaboratif guna menjawab kendala pembangunan di wilayah masing-masing.
