Pemerintah terus berupaya mengevaluasi jalannya berbagai program strategis nasional demi memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, pada Rabu, 12 Agustus 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Tokoh yang akrab disapa Zulhas ini mengakui bahwa selama hampir dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, belum semua program berjalan dengan lancar, termasuk program makanan bergizi (MBG).
Kendala utama yang membayangi program MBG ini bersumber dari adanya tindakan penyelewengan di lapangan. Zulhas mengungkapkan bahwa terdapat berbagai masalah seperti tindakan culas, pencurian atau maling, hingga penyalahgunaan dalam pelaksanaan program makanan bergizi tersebut. Selain permasalahan pada program MBG, persoalan perencanaan juga terjadi pada rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Beberapa koperasi tersebut kedapatan ditempatkan di wilayah pegunungan yang tidak dapat diakses oleh orang naik maupun kendaraan mobil.
Dampak dari penyalahgunaan dalam program MBG kini tengah diselesaikan, di mana proses hukum sudah berjalan. Pemerintah bekerja keras untuk menertibkan pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan tersebut demi mengembalikan integritas program. Di sisi lain, potret sektor pangan nasional menunjukkan hasil yang positif pada beberapa komoditas. Sektor beras dan garam konsumsi mencatatkan keberhasilan karena saat ini sebagian besar sudah tidak bergantung pada impor. Sebagai perbandingan, realisasi impor beras pada tahun 2024 sempat mencapai angka 4,5 juta ton, namun pada tahun 2025 untuk pertama kalinya beras sudah tidak impor dan justru mencatat surplus di angka 4,2. Garam konsumsi juga sudah tidak impor lagi, meskipun impor untuk garam industri masih tetap berjalan.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Meskipun swasembada beras dan garam konsumsi mulai menunjukkan hasil, ketergantungan terhadap komoditas pangan lain masih tergolong tinggi. Data menunjukkan bahwa impor gula mencapai sekitar 6 juta ton, gandum sebanyak 13 juta ton, kedelai sebesar 3 juta ton, serta impor sapi yang mencapai sekitar 1 juta ekor. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menekan angka impor secara menyeluruh.
Ketimpangan kesejahteraan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata bagi pemerintah. Nilai tukar petani karbohidrat padi memang tercatat mengalami kenaikan yang signifikan dari angka 116 menjadi 127. Namun, kondisi berbeda dialami oleh sektor perikanan di mana nilai tukar nelayan saat ini masih berada di angka 103,9. Nelayan dengan tingkat nilai tukar 103 tersebut dinilai sangat rentan dan tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka apabila tidak dibantu dengan beras atau dibantu dana tunai (cash) dari pemerintah.
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional
Langkah perbaikan ke depan akan difokuskan pada penguatan pengawasan program serta peningkatan taraf hidup kelompok masyarakat rentan. Pemerintah saat ini tengah berusaha untuk meningkatkan nilai tukar nelayan dari posisi 103,9 menjadi 120 agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi. Evaluasi menyeluruh terhadap alokasi program bantuan, perbaikan sistem distribusi pangan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyelewengan diharapkan dapat memastikan bantuan ekonomi dan pangan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
