tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Profesi & Regulasi

Fakta Seputar Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKD

Ance ManoppoDiterbitkan 31 Jul 2026 - 23.23 路 1 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Fakta Seputar Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKD
Foto/Ilustrasi: cnnindonesia.com.
A-A+

Apa yang menjadi pemicu utama pelaporan Koordinatoriat Wartawan Parlemen terhadap anggota dewan? Perselisihan ini bermula dari sebuah insiden yang terjadi di ruang rapat Komisi II DPR RI. Koordinatoriat Wartawan Parlemen secara resmi telah mengajukan laporan terhadap Deddy Sitorus, yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pelaporan ini dilayangkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Jumat (31/7). Inti dari permasalahan ini berkaitan dengan penggunaan kata sirkus yang dilontarkan oleh Deddy Sitorus pada saat para jurnalis

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer
sedang melakukan kegiatan peliputan di dalam ruangan tersebut. Bagi para pekerja media yang menggantungkan profesinya pada akses informasi yang kondusif, situasi lingkungan kerja di ruang publik seperti gedung parlemen sangatlah penting. Penggunaan istilah tersebut memicu reaksi dari organisasi wartawan yang merasa perlu mengambil langkah lebih lanjut melalui jalur pelaporan resmi di internal dewan.

Siapa pihak yang mewakili jurnalis dalam pelaporan ini dan bagaimana status pengaduannya di MKD? Langkah administratif untuk melaporkan anggota dewan tersebut diwakili oleh pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra Siregar, memberikan keterangan bahwa pihaknya telah mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mendaftarkan aduan tersebut secara resmi. Berdasarkan keterangan administrasi, laporan yang diajukan oleh organisasi pekerja media ini telah diterima dan tercatat dengan nomor pengaduan 78. Erwin Syahputra Siregar juga menjelaskan alasan mendasar mengapa langkah pelaporan ini akhirnya ditempuh oleh pihak wartawan. Menurut penjelasannya, laporan tersebut terpaksa disampaikan karena Deddy Sitorus sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan sirkus yang telah diucapkannya di ruang rapat Komisi II DPR RI.

Baca Juga

Antusiasme Publik dan Peluang Ekonomi dalam Acara Islamic Travel Connect

Antusiasme Publik dan Peluang Ekonomi dalam Acara Islamic Travel Connect

Apa saja bukti pendukung yang diserahkan oleh pekerja media untuk memperkuat laporan tersebut? Dalam mengajukan sebuah aduan resmi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, kelengkapan bukti menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pelapor. Erwin Syahputra Siregar menyatakan bahwa pihak Koordinatoriat Wartawan Parlemen tidak hanya menyerahkan dokumen surat laporan secara tertulis. Untuk memperkuat dasar pengaduan mereka, perwakilan jurnalis juga melampirkan sejumlah barang bukti fisik. Salah satu bukti utama yang diserahkan kepada pihak dewan adalah rekaman video. Video tersebut secara spesifik merekam momen ketika Deddy Sitorus melontarkan pernyataan yang mengandung kata sirkus pada saat berlangsungnya acara rapat Komisi II DPR RI. Rekaman visual ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kronologi kejadian dan konteks pembicaraan di dalam ruang rapat bagi pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Bagaimana respons dan langkah lanjutan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait aduan ini? Setelah berkas pengaduan bernomor 78 tersebut diserahkan, pihak Mahkamah Kehormatan Dewan langsung memberikan tanggapan awal. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, secara resmi menyatakan bahwa institusinya telah menerima laporan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Terkait dengan prosedur penanganan perkara, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan bahwa MKD akan melakukan proses pengecekan terlebih dahulu terhadap berkas dan bukti yang telah masuk. Setelah tahapan verifikasi awal selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh MKD adalah menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Deddy Sitorus. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta keterangan langsung dari pihak terlapor mengenai peristiwa yang terjadi di ruang rapat Komisi II DPR RI tersebut.

Baca Juga

Cara Memproduksi Konten Berita Digital yang Akurat Berdasarkan Kasus Kematian Taruna Akpol Semarang

Cara Memproduksi Konten Berita Digital yang Akurat Berdasarkan Kasus Kematian Taruna Akpol Semarang

Bagaimana klarifikasi dari Deddy Sitorus mengenai pernyataan sirkus yang menjadi akar permasalahan? Menanggapi laporan yang diajukan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Deddy Sitorus memberikan klarifikasi yang komprehensif. Ia secara tegas membantah tuduhan bahwa dirinya telah melakukan penghinaan terhadap wartawan. Deddy Sitorus menyatakan bahwa ia sangat menghormati profesi jurnalis beserta perannya. Ia kemudian membeberkan kalimat sebenarnya yang ia sampaikan di dalam rapat tersebut. Menurutnya, pernyataan lengkapnya berbunyi, "Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini." Deddy Sitorus menjelaskan bahwa kalimat tersebut murni merujuk pada situasi ruang rapat Komisi II DPR RI yang saat itu dipenuhi oleh orang-orang yang bergerombol dan berdiri di tengah ruangan. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada wartawan maupun kelompok atau individu tertentu. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa rapat kerja di Komisi II bersama dengan pemerintah bersifat terbuka, sehingga boleh dihadiri oleh wartawan maupun masyarakat umum secara bebas.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Deddy SitorusDPR RIKWPJurnalisMKD

Berita Terbaru Lainnya

Pentingnya Sinergi Pemimpin dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi DaerahPenjelasan BGN Mengenai Pembatalan Mutasi Pegawai yang Ditegur Saat Rapat VirtualStrategi dan Cara Mengelola Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan untuk Menertibkan Alur PengunjungProyeksi Pertumbuhan Pasar Otomotif Nasional dan Perkembangan Daya Beli MasyarakatCara Aman Menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis Tanpa Terjebak Modus Yayasan TitipanPolemik Ekspor Mineral dan Dampak Regulasi Logam Tanah Jarang bagi IndustriAnalisis Kinerja Keuangan Emiten Tembakau Melalui Studi Kasus Sampoerna Semester I 2026Cara Menganalisis Kesehatan Keuangan Bank Saat Laba dan Ekuitas Bergerak Berlawanan

Paling Banyak Dibaca

Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFG

Ekonomi Digital

Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFG

31 Jul 2026

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

Ekonomi Digital

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

31 Jul 2026

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFGEkonomi Digital 路 31 Jul 2026
  2. 2Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi DigitalEkonomi Digital 路 31 Jul 2026
  3. 3Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  4. 4Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap