Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan ketahanan energi sebagai fokus utama dalam pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan pada Semester II 2026. Langkah strategis ini dirancang secara khusus untuk mengawal agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam program Asta Cita, khususnya pada sektor ketahanan energi. Energi diposisikan sebagai penopang utama pembangunan nasional karena perannya yang sangat esensial. Ketua BPK, Isma Yatun, menegaskan bahwa sektor energi mendukung langsung berbagai aspek vital, mulai dari pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, BPK berkomitmen penuh untuk mengawal pengelolaan sektor ini agar berjalan secara akuntabel dan transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh publik.
Dalam mempersiapkan pemeriksaan tematik nasional yang komprehensif ini, BPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh rantai ekosistem energi. Keterlibatan ini mencakup para pembuat kebijakan di tingkat atas hingga para pelaksana teknis di lapangan. Pendekatan yang akan digunakan dalam pemeriksaan tematik ketahanan energi ini adalah pendekatan ekosistem atau yang sering disebut sebagai cross-cutting audit. Melalui metode ini, BPK memandang seluruh pelaku yang berada dalam rantai nilai energi sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung satu sama lain. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan secara parsial, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem secara terintegrasi.
Penggunaan pendekatan ekosistem dalam audit lintas sektoral ini memiliki tujuan yang spesifik. Isma Yatun menjelaskan bahwa BPK tidak hanya ingin sekadar mengetahui apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga berupaya mendalami akar permasalahan yang ada. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang sedang berkembang di sektor energi nasional, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan pemetaan yang menyeluruh terhadap akar masalah dan risiko tersebut, sistem pengelolaan energi nasional diharapkan dapat berjalan dengan jauh lebih efektif dan efisien pada masa mendatang.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Sebagai bagian dari tahapan persiapan teknis, BPK telah menggelar serangkaian kegiatan koordinasi. Kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) dan Rapat Koordinasi (Rakor) BPK diselenggarakan pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 yang bertempat di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Rangkaian kegiatan ini kemudian berpuncak pada Rapat Koordinasi yang diadakan pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Pada pertemuan puncak tersebut, BPK mengusung tema khusus, yaitu BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi. Tema ini merepresentasikan visi lembaga dalam memberikan kontribusi positif bagi ketahanan energi negara.
Forum koordinasi yang diselenggarakan oleh BPK ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan perwakilan lembaga negara yang berperan krusial dalam ekosistem energi. Berdasarkan data kehadiran, forum ini melibatkan Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala BRIN Arif Satria. Selain itu, turut hadir pula Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional Unggul Priyanto, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan, Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kehadiran para pemangku kepentingan utama ini menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung pemeriksaan tematik nasional.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Selain melibatkan pihak eksternal, kegiatan Pra Rakor dan Rakor tersebut juga dihadiri oleh jajaran pimpinan internal BPK untuk memastikan keselarasan langkah pengawasan. Para anggota BPK yang turut serta meliputi Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, serta Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo. Kehadiran mereka didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama BPK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional ini, BPK mengerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki dan memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap ekosistem energi nasional.
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, turut menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan ekosistem energi. Menurutnya, pemahaman mendalam ini sangat diperlukan agar seluruh tahapan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan ketahanan energi dapat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. BPK hadir dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program kerja, alokasi anggaran, dan sumber daya negara di sektor energi dikelola secara akuntabel, efisien, dan efektif. Melalui langkah pengawasan strategis ini, BPK berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang relevan, implementatif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola energi nasional secara berkelanjutan.
