Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan keputusannya untuk menyumbangkan seluruh porsi kenaikan gajinya selama lima tahun ke depan demi mendukung berbagai kegiatan sosial. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wong dalam sidang Parlemen Singapura pada Selasa (8/9/2026).
Komitmen filantropi ini berlaku dengan ketentuan Wong tetap menjabat sebagai perdana menteri sepanjang periode lima tahun tersebut. Pemerintah Singapura tetap menyalurkan pembayaran gaji sesuai formula yang berlaku dalam kerangka remunerasi pejabat politik, namun nilai kenaikan yang diterima tidak akan diambil untuk kepentingan pribadi sang perdana menteri.
Perubahan Skema dan Nilai Kenaikan Gaji
Keputusan ini menyusul rekomendasi dari komite peninjau mengenai penyesuaian gaji para pejabat politik yang ditunjuk, mencakup menteri hingga posisi perdana menteri.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Di bawah skema remunerasi yang baru, total kompensasi tahunan Perdana Menteri Singapura mengalami peningkatan dari sekitar 2,2 juta dolar Singapura (setara Rp30,5 miliar) menjadi 3,6 juta dolar Singapura (sekitar Rp50 miliar), angka yang sudah memperhitungkan komponen bonus. Selisih kenaikan sebesar 1,4 juta dolar Singapura per tahun atau setara Rp19,5 miliar itulah yang disalurkan penuh ke sektor sosial.
Formula gaji perdana menteri di Singapura ditetapkan sebesar dua kali lipat dari tolok ukur gaji seorang menteri yang baru masuk jajaran kabinet. Berdasarkan skema yang direvisi, tolok ukur menteri pemula naik dari sebelumnya 1,1 juta dolar Singapura menjadi 1,8 juta dolar Singapura per tahun.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Struktur Remunerasi Tanpa Bonus Kinerja
Dalam sistem kompensasi pejabat politik Singapura, posisi perdana menteri tidak menerima bonus berbasis kinerja tahunan. Hal tersebut diterapkan secara khusus karena tidak ada pihak independen atau lembaga penilai yang menjalankan asesmen kinerja berkala terhadap kepala pemerintahan.
Sebagai gantinya, komponen tambahan yang dapat diterima oleh perdana menteri hanya terbatas pada bonus nasional, yang dihitung berdasarkan indikator ekonomi dan pencapaian nasional dalam struktur remunerasi resmi.
