Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPC HIPPI) Jakarta Barat resmi menetapkan program kerja periode 2026–2029. Salah satu fokus utama yang didorong dalam agenda kerja tersebut adalah perluasan akses kemitraan strategis antara pelaku usaha lokal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketetapan tersebut disahkan melalui forum Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) DPC HIPPI Jakarta Barat 2026 yang digelar di Restoran Simpang Raya Grande, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026). Selain menyusun program kerja empat tahunan, forum ini menghasilkan rangkaian rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan daerah.
Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Barat, Sony Novian, menjelaskan bahwa program kerja yang dirancang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian para anggota. Pembinaan usaha akan dititikberatkan pada penguatan literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Dalam pelaksanaannya, organisasi menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok korporasi skala besar dan badan usaha milik pemerintah. Langkah ini dipandang penting untuk memperluas kesempatan berusaha sekaligus menciptakan iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rekomendasi Internal dan Eksternal
Selain mematangkan program pembinaan internal, RAKERCAB 2026 turut merumuskan rekomendasi yang terbagi ke dalam dua jalur. Secara internal, usulan diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPPI dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIPPI DKI Jakarta guna penyelarasan langkah organisasi.
Sementara itu, rekomendasi eksternal ditujukan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada fasilitasi kemitraan lokal serta penguatan iklim usaha daerah agar lebih akomodatif terhadap pelaku usaha pribumi.
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
Sekretaris Umum DPC HIPPI Jakarta Barat, Randi Pakan, menyampaikan bahwa perumusan program kerja melibatkan unsur pimpinan dan peserta rapat guna memastikan aspirasi seluruh anggota terakomodasi sebagai panduan arah organisasi hingga 2029. Pada kesempatan yang sama, Bendahara Umum Andri Manik menegaskan bahwa tata kelola keuangan organisasi akan dijalankan secara transparan dan akuntabel guna mendukung seluruh program yang telah dicanangkan.
Ketua Pelaksana RAKERCAB, Dhani Taufiq Nurjaman, memastikan seluruh rangkaian persidangan telah berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Mengapresiasi jalannya forum, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Uchy Hardiman, berharap DPC HIPPI Jakarta Barat dapat konsisten merealisasikan program kerja dan menjadi rujukan bagi cabang-cabang lain di tingkat provinsi.
