Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat merespons kabar dugaan penganiayaan dan pelecehan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk membentuk tim investigasi khusus guna mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus tersebut.
Langkah pembentukan tim pemeriksa disampaikan langsung oleh pria yang akrab disapa KDM itu melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Jumat (28/8). Menanggapi dinamika kabar yang berkembang pesat di tengah publik, KDM meminta semua pihak menahan diri dari spekulasi liar sebelum proses investigasi selesai.
"Untuk itu, pada semua pihak mohon bersabar sebelum hasil kami sampaikan tidak dulu memberikan opini atau narasi," ujar Dedi.
Nestapa Sopir Travel Dibunuh OPM Usai Dipaksa Dukung Papua Merdeka
Duduk Perkara Isu yang Beredar
Kasus ini mulanya mencuat ke publik setelah beredar melalui pesan berantai WhatsApp serta unggahan di berbagai platform media sosial. Informasi tersebut menyebut adanya dugaan pelecehan, penyekapan, hingga penganiayaan terhadap seorang staf yang bertugas sebagai sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang.
Berdasarkan kabar yang beredar, rangkaian peristiwa diduga berawal pada Senin (17/8) siang di rumah dinas Wabup, ketika korban diperintahkan mengurus uang operasional. Situasi kemudian berlanjut pada malam harinya, saat korban kembali dipanggil oleh istri Wabup berinisial ADO. Di tempat tersebut, korban diduga mengalami kekerasan fisik secara bergantian oleh sejumlah orang. Kabar liar ini tidak hanya menyeret nama Wabup Sumedang dan istrinya, tetapi juga mencatut ajudan serta saudara sepupunya yang tercatat sebagai anggota DPR RI.
Muncul Bantahan dari Pihak Wabup dan Terduga Korban
Tuduhan tersebut telah dibantah secara terbuka oleh Wakil Bupati Sumedang. Pihaknya menilai isu yang beredar tidak berdasar pada sumber yang kredibel serta belum melalui proses verifikasi fakta yang layak.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Selain bantahan dari Wabup, penolakan atas kebenaran narasi tersebut juga disuarakan oleh pihak yang disebut-sebut menjadi korban. Melalui laporan di sejumlah media, sosok yang diduga korban menegaskan bahwa tidak ada insiden penyekapan, pelecehan, maupun penganiayaan sebagaimana narasi yang telah tersebar luas.
Kehadiran tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat memetakan duduk perkara secara jernih, memastikan pembuktian objektif, dan menghentikan polemik informasi di ruang publik.
