Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 947,27 miliar dengan fokus utama pemanfaatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga transmigran. Sebagian besar alokasi dana tersebut diarahkan untuk menyelesaikan legalitas lahan, mendirikan infrastruktur dasar, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi dan membuka lapangan kerja di berbagai kawasan transmigrasi.
Dalam struktur alokasi anggaran, dua unit kerja utama memusatkan mayoritas dananya pada agenda teknis lapangan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) menetapkan 97,42 persen atau sebesar Rp 374,21 miliar dari total pagu Rp 384,13 miliar untuk program teknis kemasyarakatan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEPMT) mengarahkan seluruh pagu anggarannya senilai Rp 197,46 miliar untuk program teknis serupa.
Penyaluran Melalui Lima Program Prioritas 5T
Eksekusi anggaran teknis tersebut direalisasikan ke dalam lima program prioritas (5T), yaitu Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
Pada program Trans Karya Nusa, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 248 miliar melalui Ditjen PPKTrans dan Rp 32,19 miliar dari Ditjen PEPMT. Anggaran ini disiapkan untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi, mendirikan rumah produksi, memfasilitasi model pertanian terpadu (integrated farming), serta mendistribusikan bantuan sarana pengembangan produk unggulan kawasan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Program Trans Patriot tercatat menerima porsi terbesar pada Ditjen PEPMT dengan nilai Rp 170,84 miliar atau sekitar 76,29 persen dari pagu teknisnya. Pendanaan ini difokuskan untuk kegiatan riset, pendampingan kawasan, hingga penyaluran beasiswa bantuan pendidikan tinggi.
Adapun pemenuhan infrastruktur permukiman dikerjakan melalui program Transmigrasi Lokal. Alokasi program ini mencakup pembangunan sarana air bersih, rumah tinggal transmigran, jembatan, saluran drainase, akses jalan, hingga fasilitas umum dan pembukaan lahan. Warga yang menempati lokasi baru juga mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan dasar berupa layanan catu pangan pada masa transisi tahun pertama dan kedua.
Untuk menjawab persoalan kepastian hukum kepemilikan tanah, program Trans Tuntas difokuskan pada inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pengukuran bagi lahan, hingga percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi para transmigran.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Cakupan Wilayah Pelaksanaan Program
Rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ini direncanakan menjangkau 78 kabupaten/kota yang mencakup 76 kawasan transmigrasi di berbagai pulau di Indonesia.
Sebaran target wilayah pembangunan tersebut meliputi: - 24 kabupaten/kota di Pulau Sulawesi - 22 kabupaten/kota di Pulau Sumatera - 12 kabupaten di Pulau Kalimantan - 7 kabupaten di kawasan Nusa Tenggara - 6 kabupaten di wilayah Papua - 3 kabupaten di Kepulauan Maluku
Menanggapi rencana alokasi ini, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah menyatakan bahwa penguatan program teknis yang disiapkan Kementrans tersebut bernilai strategis dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan mengoptimalkan kawasan yang memiliki potensi lahan produktif.
