tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganKeuangan DigitalDigital Economy & EarningFinansialKeuanganDigital EconomyEkonomi HijauEkonomiEkonomi & PembangunanEkonomi & RegulasiEkonomi MakroInfrastrukturEkonomi GlobalRegulasi & KepatuhanRegulasi & HukumRegulasiLogistik & TransportasiPersonal FinanceAfiliasiEkonomi KreatorWaspada PenipuanPopuler
Beranda/Waspada Penipuan

KPK Panggil Kembali Rudy Tanoe Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras

Ance ManoppoDiterbitkan 6 Agu 2026 - 13.27 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
KPK Panggil Kembali Rudy Tanoe Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras
Foto/Ilustrasi: cnnindonesia.com.
A-A+

Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe pada hari Kamis (6/8) ini? Langkah pemanggilan ini dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah untuk memeriksa yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan ini berfokus pada kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2020. Penyelidikan ini sangat krusial mengingat bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga KPK memerlukan keterangan dari berbagai pihak terkait untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Apa sebenarnya peran dan jabatan Rudy Tanoe dalam struktur bisnis yang sedang diselidiki ini? Rudy Tanoe diketahui memegang posisi penting di beberapa entitas bisnis terkait. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT DNR sekaligus Komisaris Utama PT DNR Logistik atau PT Dosni Roha Logistik (DNRL). Keterangan mengenai posisi ganda ini menjadi salah satu poin penting bagi penyidik untuk menelusuri bagaimana proses distribusi bansos beras tersebut berjalan pada tahun anggaran yang bermasalah tersebut, serta untuk melihat sejauh mana keterlibatan korporasi dalam pelaksanaan proyek penyaluran dari pemerintah.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganKeuangan DigitalDigital Economy & EarningFinansialKeuanganDigital EconomyEkonomi HijauEkonomiEkonomi & PembangunanEkonomi & RegulasiEkonomi MakroInfrastrukturEkonomi GlobalRegulasi & KepatuhanRegulasi & HukumRegulasiLogistik & TransportasiPersonal Finance

Di mana dan kapan tepatnya pemeriksaan terhadap Rudy Tanoe ini dijadwalkan berlangsung? Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulisnya, pemeriksaan terhadap saksi diagendakan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada hari Kamis (6/8). Kehadiran Rudy Tanoe di markas KPK yang terletak di Jakarta Selatan ini sangat dinantikan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai alur distribusi bantuan sosial yang diduga merugikan keuangan negara tersebut, demi melengkapi berkas penyidikan yang sedang disusun oleh tim penyidik.

Baca Juga

Bareskrim Bongkar Jaringan Penyelundupan Etomidate Asal Thailand di Apartemen Pluit

Bareskrim Bongkar Jaringan Penyelundupan Etomidate Asal Thailand di Apartemen Pluit

Bagaimana dengan status pencegahan ke luar negeri bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini? KPK sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi pada bulan Februari lalu. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan. Menariknya, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, tindakan pencegahan ke luar negeri kini hanya dapat diberlakukan bagi pihak yang telah berstatus sebagai tersangka. Hal ini memunculkan kepastian hukum mengenai batasan tindakan pencegahan bagi saksi maupun tersangka dalam proses hukum.

Siapa saja individu lain yang turut terkena perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri dalam perkara bansos beras ini? Selain Rudy Tanoe, perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri tersebut juga diberlakukan untuk dua tersangka lainnya. Mereka adalah Edi Suharto dan Kanisius Jerry Tengker. Edi Suharto merupakan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sejak tahun 2023. Sementara itu, Kanisius Jerry Tengker merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik. Pencegahan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan agar para pihak terkait tetap berada di dalam negeri saat dibutuhkan keterangannya.

Apakah ada jajaran manajemen PT Dosni Roha Logistik lain yang turut diperiksa atau terkait dengan kasus ini? Selain nama-nama di atas, terdapat pula nama Herry Tho yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik sejak tahun 2021, sekaligus memegang posisi sebagai Manajer Keuangan PT Dosni Roha. Keterlibatan para petinggi perusahaan logistik ini memperkuat fokus penyelidikan KPK pada aspek distribusi fisik dan pertanggungjawaban keuangan dari proyek penyaluran bansos beras tersebut, guna melihat apakah ada penyimpangan aliran dana atau kelalaian operasional.

Baca Juga

Jadwal dan Duduk Perkara Sidang Praperadilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Jakarta Selatan

Jadwal dan Duduk Perkara Sidang Praperadilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Jakarta Selatan

Bagaimana hasil upaya hukum praperadilan yang sempat diajukan oleh Rudy Tanoe sebelumnya? Rudy Tanoe sebenarnya sempat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji keabsahan proses hukum yang menjeratnya. Namun, pada hari Senin, 15 Desember 2025 lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lukman Ahmad, memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Rudy Tanoe tersebut. Dengan penolakan ini, proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus ini tetap berjalan sah sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Berapa banyak tersangka yang sejauh ini telah ditetapkan oleh KPK dalam perkara korupsi bansos beras ini? Hingga saat ini, KPK telah menetapkan total tiga orang individu dan dua entitas korporasi sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras ini secara spesifik melibatkan pihak Kementerian Sosial dan PT Dosni Roha Logistik. KPK terus mendalami peran masing-masing pihak guna menuntaskan penyidikan kasus yang berdampak langsung pada program jaring pengaman sosial masyarakat miskin ini, dengan harapan kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

KPKKorupsi BansosRudy Tanoe

Berita Terbaru Lainnya

Penyebab Ular Kobra Menelan Pisau Dapur di Karanganyar Menurut Pakar Biologi UGMPutusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilkada Langsung dan Tanggapan Ketua Umum PPPPengembangan Food Estate Kalimantan Tengah Melalui Manajemen Risiko Lintas SektorBareskrim Bongkar Jaringan Penyelundupan Etomidate Asal Thailand di Apartemen PluitJadwal dan Duduk Perkara Sidang Praperadilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Jakarta SelatanKebakaran Sekolah Dasar di Srengseng Sawah Jagakarsa, 17 Mobil Damkar DikerahkanPeluang Ekonomi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di MandalikaHarga Bioetanol Agustus 2026 Naik Menjadi Rp 11.695 per Liter dan Rencana Ekspansi Pabrik Indonesia

Paling Banyak Dibaca

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tembus 50 Persen pada Juli 2026

Ekonomi & Keuangan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tembus 50 Persen pada Juli 2026

1 Agu 2026

Panduan Digital Parenting, Cara Melindungi Anak dari Bahaya Internet di Era Digital

Literasi Digital

Panduan Digital Parenting, Cara Melindungi Anak dari Bahaya Internet di Era Digital

1 Agu 2026

Strategi Bisnis Industri Keramik, Aspek Keselamatan Jadi Fokus Utama Produsen

Ekonomi & Bisnis

Strategi Bisnis Industri Keramik, Aspek Keselamatan Jadi Fokus Utama Produsen

1 Agu 2026

Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFG

Ekonomi Digital

Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFG

31 Jul 2026

Fakta Seputar Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKD

Profesi & Regulasi

Fakta Seputar Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKD

31 Jul 2026

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

Ekonomi Digital

Memahami Pengaruh Dinamika Survei Politik terhadap Sektor Ekonomi Digital

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tembus 50 Persen pada Juli 2026Ekonomi & Keuangan 路 1 Agu 2026
  2. 2Panduan Digital Parenting, Cara Melindungi Anak dari Bahaya Internet di Era DigitalLiterasi Digital 路 1 Agu 2026
  3. 3Strategi Bisnis Industri Keramik, Aspek Keselamatan Jadi Fokus Utama ProdusenEkonomi & Bisnis 路 1 Agu 2026
  4. 4Transformasi dan Konsolidasi Asuransi BUMN di Bawah Naungan IFGEkonomi Digital 路 31 Jul 2026
  5. 5Fakta Seputar Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKDProfesi & Regulasi 路 31 Jul 2026
Afiliasi
Ekonomi Kreator
Waspada Penipuan

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap