tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Ekonomi & Bisnis

Masa Depan Industri Sawit Indonesia Bertumpu pada Keberlanjutan dan Hilirisasi

Wahyu SuryaniDiterbitkan 31 Jul 2026 - 05.42 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Masa Depan Industri Sawit Indonesia Bertumpu pada Keberlanjutan dan Hilirisasi
Foto/Ilustrasi: ekonomi.republika.co.id.
A-A+

Masa depan industri kelapa sawit di Indonesia kini sangat bergantung pada keberhasilan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan secara komprehensif. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) secara tegas menyatakan bahwa kelangsungan sektor komoditas strategis ini akan ditentukan oleh sejauh mana pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan tersebut. Agar kelapa sawit nasional tetap memiliki daya saing yang kuat di pasar global, terdapat beberapa kunci utama yang harus dipenuhi. Kunci-kunci tersebut meliputi upaya peningkatan produktivitas, penguatan program hilirisasi, serta pemenuhan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik. Pemenuhan seluruh aspek ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa produk sawit Indonesia tidak kehilangan tempat di kancah perdagangan internasional.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer
Pandangan mengenai pentingnya prinsip keberlanjutan ini diutarakan secara langsung oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, Umum, dan Kepatuhan BPDP, Zaid Burhan Ibrahim. Beliau memaparkan hal tersebut pada saat membuka sebuah agenda diskusi yang membahas mengenai industri sawit berkelanjutan. Acara diskusi penting ini diselenggarakan di Hotel Mercure yang berlokasi di Pangkalan Bun, Provinsi
Kalimantan Tengah
, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan bahwa pembicaraan mengenai industri sawit pada masa kini tidak bisa lagi hanya dibatasi pada urusan produksi dan angka ekspor semata.

Lebih lanjut, Zaid Burhan Ibrahim menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit saat ini telah berkembang menjadi sebuah industri yang memiliki berbagai dimensi yang sangat luas. Dimensi-dimensi tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, energi, kelestarian lingkungan, hingga menyentuh ranah geopolitik dunia. Oleh karena itu, sektor ini sangat membutuhkan sistem pengelolaan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Penerapan prinsip keberlanjutan ditekankan bukan lagi sebagai sebuah pilihan opsional bagi para pelaku industri, melainkan telah berubah menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Hal ini bertujuan agar industri sawit Indonesia tetap mampu bersaing secara sehat dan terus memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga

Produksi Minyakita Berpotensi Turun Akibat Merosotnya Realisasi DMO CPO

Produksi Minyakita Berpotensi Turun Akibat Merosotnya Realisasi DMO CPO

Selain menitikberatkan pada isu lingkungan dan keberlanjutan, ketahanan ekonomi dari sektor sawit juga terus diperkuat melalui langkah-langkah hilirisasi yang masif dan terstruktur. Zaid Burhan Ibrahim menambahkan bahwa penguatan hilirisasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan. Saat ini, transformasi industri pengolahan telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Tercatat bahwa lebih dari 80 persen total ekspor kelapa sawit Indonesia kini telah dikirimkan dalam bentuk produk hilir atau produk olahan lanjutan. Pencapaian persentase ini membuktikan bahwa produk sawit mampu menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi roda perekonomian nasional dibandingkan jika hanya mengekspor bahan mentah.

Guna terus memperkuat rantai pasok hilir serta mendukung pertumbuhan industri pengolahan tersebut, pemerintah Indonesia secara aktif memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas kepabeanan. Direktur Fasilitas Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Yetty Yulianty, yang turut hadir dalam forum diskusi yang sama, memberikan penjelasan rinci mengenai dukungan ini. Beliau menyatakan bahwa pemerintah terus mendukung upaya hilirisasi industri kelapa sawit melalui pemberian fasilitas yang dikenal dengan nama Kawasan Berikat. Kebijakan strategis ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan di dalam negeri sekaligus untuk mendorong peningkatan volume ekspor produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

Baca Juga

Bea Cukai Tanjung Perak Gagalkan Penyelundupan Ekspor 3,4 Ton Merkuri Cair

Bea Cukai Tanjung Perak Gagalkan Penyelundupan Ekspor 3,4 Ton Merkuri Cair

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan aturan yang jelas mengenai pihak-pihak mana saja yang berhak menerima fasilitas Kawasan Berikat tersebut. Yetty Yulianty menegaskan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor antara dan sektor hilir. Sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagai pabrik hulu, pemerintah tidak memberikan fasilitas serupa. Keputusan ini diambil karena tujuan utama dari pemberian insentif tersebut adalah untuk memacu proses hilirisasi industri sawit secara maksimal. Hal ini kembali ditekankan sebagai komitmen nyata pemerintah dalam mengawal transformasi industri komoditas nasional pada hari Kamis, 30 Juli 2026.

Insentif yang ditawarkan di dalam fasilitas Kawasan Berikat ini mencakup berbagai kemudahan perpajakan yang sangat signifikan dalam menekan biaya operasional perusahaan. Menurut penjelasan Yetty Yulianty, setiap barang yang masuk ke dalam Kawasan Berikat akan memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk. Selain itu, barang-barang tersebut juga tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) serta mendapatkan pembebasan cukai. Lebih jauh lagi, para pelaku usaha di kawasan ini juga menikmati fasilitas berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selama barang tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan produksi. Rangkaian insentif fiskal ini diharapkan dapat memperkuat struktur biaya industri hilir sehingga daya saing produk sawit Indonesia di pasar global semakin kokoh.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

kelapa sawitBPDPKalimantan TengahBea CukaiHilirisasiKawasan Berikat

Berita Terbaru Lainnya

Memantau Suksesi Kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia dan Sinergi Sektor KeuanganRencana Pembangunan Jaringan Kereta Trans Sumatera dan Trans KalimantanCara Menyesuaikan Operasional Bisnis dengan Sistem Pengelolaan Sampah Baru DKI JakartaCara Menyikapi Gagal Bayar Arisan Online dan Menghindari Sanksi Pidana BeratKeamanan Kerja Sektor Jasa dan Batas Hukum Penagihan Utang di SurabayaPanduan Keselamatan Transportasi Logistik di Bandar Lampung, Pelajaran dari Insiden Kebakaran Mobil di Bypass Tanjung SenangFakta Lengkap Kasus Kebocoran Data KPK dan Pemerasan Bupati PemalangCara BPBD Kabupaten Bandung Mendistribusikan Bantuan Air Bersih di Tengah Kemarau Panjang

Paling Banyak Dibaca

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

Keuangan Digital

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

30 Jul 2026

Memantau Suksesi Kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia dan Sinergi Sektor Keuangan

Ekonomi & Keuangan

Memantau Suksesi Kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia dan Sinergi Sektor Keuangan

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  2. 2Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  3. 3Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
  4. 4Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang KerjaKeamanan Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh MandiriKeuangan Digital 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap