Bagaimana pemerintah menyiapkan ratusan ribu tenaga kerja terampil agar langsung terserap di pasar internasional? Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menetapkan strategi baru melalui optimalisasi program SMK Go Global untuk mencetak 500.000 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kompeten hingga tahun 2029.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menerapkan metode pendekatan dari hilir ke hulu. Lewat skema tersebut, kementerian tidak lagi sekadar melatih tanpa kepastian pasar, melainkan memetakan permintaan kerja (job order), negara tujuan, serta sektor dan jenis keahlian yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum menyusun kurikulum pelatihan serta sertifikasi.
Target Bertahap dan Jangkauan Peserta
Penyiapan 500.000 calon tenaga kerja terampil ini dijadwalkan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun:
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
- 40.000 calon PMI pada 2026
- 140.000 calon PMI pada 2027
- 180.000 calon PMI pada 2028
- 140.000 calon PMI pada 2029
Meski mengusung nama SMK Go Global, kepesertaan program ini bersifat inklusif. Peluang pelatihan dan penempatan kerja ke luar negeri dibuka tidak hanya untuk lulusan SMK, tetapi juga mencakup lulusan SMA, diploma, hingga jenjang sarjana.
Skema Pelatihan dan Negara Penempatan
Untuk pelaksanaan batch pertama pada 2026, pelatihan difokuskan pada peningkatan keahlian (upskilling) karena durasi persiapan yang tergolong singkat. Dari sekitar 14.000 pendaftar yang masuk, peserta yang telah mengantongi kompetensi dasar menjadi prioritas penempatan tahun ini. Sementara itu, pendaftar lainnya yang masih memerlukan pelatihan dari tahap awal diarahkan untuk mengikuti program reguler mulai 2027.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Negara tujuan yang dibidik dalam program ini mencakup kawasan Asia dan Eropa, antara lain Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Turki, serta negara-negara di kawasan Eropa Barat dan Eropa Timur yang tergabung dalam Uni Eropa.
Langkah penyiapan tenaga kerja berbasis kebutuhan riil pasar luar negeri ini dipandang krusial untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi Indonesia, sekaligus merespons tingginya permintaan tenaga kerja akibat fenomena populasi menua (aging population) di sejumlah negara mitra.
