Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp30,22 triliun untuk tahun anggaran 2027. Alokasi dana tambahan tersebut direncanakan untuk mendanai 10 program kerja prioritas yang berfokus pada pengembangan kawasan pesisir, produktivitas budidaya perikanan, hingga pengawasan sumber daya laut.
Porsi usulan terbesar diarahkan untuk pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi dengan nilai kebutuhan Rp10,35 triliun. Program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi menempati urutan kebutuhan berikutnya dengan pengajuan anggaran Rp8,87 triliun.
Rincian Usulan 10 Program Belanja KKP 2027
Dalam rincian rencana belanjanya, KKP mengalokasikan kebutuhan tambahan dana ke sejumlah sektor budidaya komoditas unggulan dan penataan kawasan pesisir:
Jorindo Agung Siapkan Langkah Ekspansi ke Sektor Energi Hijau
- Pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi: Rp10,35 triliun.
- Program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi: Rp8,87 triliun.
- Revitalisasi tambak nila salin Pantura seluas sekitar 5.500 hektare di Bekasi dan Subang: Rp5,44 triliun.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera: Rp1,44 triliun.
- Pemodelan (modeling) dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare: Rp1,39 triliun.
- Program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan: Rp1 triliun.
- Pembangunan kawasan sentra industri garam nasional: Rp965,21 miliar.
- Dukungan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik: Rp571,83 miliar.
- Operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan: Rp187,08 miliar.
- Modernisasi kapal perikanan, meliputi sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal penangkap ikan: Rp9,09 miliar.
Status Pagu Anggaran Berjalan KKP 2027
Sebelum pengajuan tambahan anggaran Rp30,22 triliun tersebut, KKP telah mengantongi penetapan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp16,65 triliun. Angka ini ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, yang mencatatkan kenaikan sekitar Rp1,01 triliun dibandingkan pagu indikatif awal senilai Rp15,64 triliun.
Struktur pendanaan dalam pagu Rp16,65 triliun tersebut bersumber dari: - Rupiah murni: Rp11,97 triliun - Pinjaman luar negeri: sekitar Rp3,99 triliun - Badan Layanan Umum (BLU): Rp241,79 miliar - Rupiah murni pendamping: Rp185,26 miliar - Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): sekitar Rp131,37 miliar - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp80,84 miliar - Hibah luar negeri: Rp44,98 miliar
MNK Rokan, Tonggak Baru Pertamina Kembangkan Migas Non Konvensional
Dari total pagu yang sudah diterima, KKP mengalokasikan Rp2,92 triliun atau 17,55 persen untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran. Sementara itu, porsi terbesar senilai Rp13,73 triliun atau 82,45 persen difokuskan untuk program prioritas nasional, implementasi ekonomi biru, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan publik.
