Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengungkap berbagai modus operandi dalam kasus dugaan gratifikasi di sektor perpajakan. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah dugaan aliran dana yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (HNV). KPK menyatakan bahwa mantan pejabat pajak tersebut diduga menerima uang senilai Rp700 juta dari pihak Wajib Pajak (WP) yang kemudian digunakan untuk membiayai usaha fashion show milik anaknya.
Kronologi penerimaan dana ini terungkap dari penyelidikan terhadap aktivitas komunikasi internal di lingkungan kantor pajak pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, Muhammad Haniv mengirimkan surat elektronik atau email kepada para bawahannya. Melalui pesan digital itu, ia meminta staf di bawah wewenangnya untuk mencarikan sponsor guna mendukung kegiatan peragaan busana atas nama anaknya yang berinisial FP. Permintaan pencarian sponsor ini kemudian diarahkan kepada beberapa perusahaan wajib pajak yang berada di dalam wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta.
Respons dari perusahaan-perusahaan wajib pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk pengiriman dana sponsor. Alih-alih melalui mekanisme resmi organisasi, sejumlah perusahaan wajib pajak mengirimkan uang sponsor tersebut secara langsung ke rekening pribadi anak Haniv. Berdasarkan data yang dirilis KPK, akumulasi dana dari perusahaan wajib pajak di Jakarta mencapai kurang lebih Rp400 juta. Sementara itu, aliran dana dari wajib pajak yang berlokasi di luar Jakarta tercatat sekitar Rp300 juta, sehingga total keseluruhan dana sponsor yang terkumpul untuk usaha fashion show anak tersebut mencapai Rp700 juta.
Pecah Rekor Sitaan Duit saat KPK OTT Perkara Tanah Capai Rp 106,3 Miliar
Saat ini, Muhammad Haniv telah resmi ditahan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan gratifikasi ini. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan dana untuk usaha fashion show anak tersebut bukanlah satu-satunya aliran dana tidak sah yang diterima oleh tersangka. Selama masa baktinya sebagai pejabat pajak pada periode tahun 2013 hingga 2023, ia diduga telah menerima berbagai pemberian lainnya dari beberapa perusahaan wajib pajak yang berkaitan langsung dengan jabatan yang diembannya.
Pihak penyidik KPK menduga bahwa sebagian besar praktik gratifikasi ini terjadi selama masa jabatan aktif Haniv sebagai Kakanwil pada rentang tahun 2015 hingga 2018. Total nilai gratifikasi yang diduga diterima oleh Muhammad Haniv dari sejumlah perusahaan wajib pajak tersebut jumlahnya sangat signifikan, yakni sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliyar.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Bagi para pelaku usaha dan wajib pajak, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai batasan interaksi dengan pejabat publik. Pemberian dana dalam bentuk apa pun, termasuk sponsor kegiatan keluarga pejabat, memiliki risiko hukum yang tinggi dan dapat dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi. Kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang bersih tanpa adanya transaksi di luar prosedur resmi menjadi kunci utama untuk menghindari jerat hukum pidana korupsi di Indonesia.
