tartilybanjary.id
BerandaEkonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan Publik
Beranda/Ekonomi Digital

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jayawijaya Melalui Sektor Pajak dan Media Videotron

Retno PurwantoDiterbitkan 31 Jul 2026 - 01.26 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jayawijaya Melalui Sektor Pajak dan Media Videotron
Foto/Ilustrasi: news.republika.co.id.
A-A+

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pilar krusial bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus merumuskan langkah strategis demi memaksimalkan penerimaan daerah. Berdasarkan penetapan yang ada, target PAD Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2025 berada pada angka Rp75 miliar. Bapenda memproyeksikan target tersebut akan mengalami peningkatan yang nyata menjadi Rp90 miliar pada tahun 2026. Pencapaian sasaran penerimaan ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, terutama dalam bentuk ketaatan membayar pajak serta retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kabupaten Jayawijaya, Immanuel YAR Rumere, menyoroti pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung pencapaian target penerimaan yang terus meningkat tersebut. Ia menaruh harapan besar kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Para pimpinan OPD diharapkan mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Kolaborasi yang optimal di tingkat pemerintahan ini dinilai menjadi salah satu kunci utama agar target PAD senilai Rp90 miliar pada tahun 2026 dapat terealisasi secara maksimal tanpa hambatan yang berarti.

tartilybanjary.id

Copyright 2026 tartilybanjary.id - All Rights Reserved.

Kategori

Ekonomi & BisnisInvestasiEkonomi DigitalEkonomi Digital & PendapatanEkonomi & KeuanganBisnis DigitalKeuangan DigitalInvestasi & SahamDigital Economy & EarningFinansialInvestasi DigitalKeuanganLogistik & InfrastrukturDigital EconomyKeuangan PublikRegulasi PropertiEkonomi HijauKomunikasi BisnisHukum & BisnisKebijakan PublikEkonomiEkonomi Digital & Bisnis
Ekonomi
Ekonomi Digital & Bisnis
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global
Populer

Penerimaan daerah di Kabupaten Jayawijaya saat ini didukung oleh berbagai sektor yang mencakup pajak dan retribusi. Immanuel merinci bahwa sumber-sumber PAD tersebut meliputi retribusi parkiran bandara, perputaran ekonomi di sektor perdagangan, serta kontribusi dari sektor perhotelan. Selain itu, penerimaan juga ditopang oleh pajak iklan, aktivitas galian C, retribusi terminal, dan retribusi persampahan. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan konvensional ini menjadi fondasi awal bagi kemandirian ekonomi daerah, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kedisiplinan dan partisipasi serius masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka setiap bulan secara tepat waktu.

Baca Juga

Strategi Transfer Madura United, Kembalinya Hugo Gomes ke BRI Super League

Strategi Transfer Madura United, Kembalinya Hugo Gomes ke BRI Super League

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tren di masyarakat, Bapenda Kabupaten Jayawijaya mulai melirik potensi baru dari sektor media digital. Ke depan, salah satu objek pajak yang akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan PAD tahun 2026 adalah videotron. Saat ini, penggunaan videotron di wilayah Kabupaten Jayawijaya terpantau cukup masif. Media visual berukuran besar tersebut kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan tertentu di ruang publik. Tidak hanya itu, videotron juga sering digunakan sebagai sarana pemutaran siaran olahraga yang mengundang perhatian banyak warga.

Melihat tingginya antusiasme dan masifnya penggunaan media digital tersebut, pemerintah daerah melihat peluang besar untuk memasukkan videotron ke dalam daftar objek pajak resmi. Namun demikian, Bapenda Kabupaten Jayawijaya memastikan bahwa penerapan kebijakan ini akan melalui sejumlah tahapan yang terukur. Sebelum menyusun rancangan peraturan terkait pajak atau retribusi videotron, instansi terkait akan melakukan kajian mendalam. Langkah ini akan diikuti dengan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang menjadi sumber pendapatan tersebut, sehingga kebijakan yang lahir nantinya dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.

Baca Juga

Cara Pengusaha Penggilingan Padi Rakyat Mempersiapkan Sertifikasi Kemitraan Bulog 2027

Cara Pengusaha Penggilingan Padi Rakyat Mempersiapkan Sertifikasi Kemitraan Bulog 2027

Pada akhirnya, seluruh rencana strategis dan perluasan objek pajak ini bermuara pada satu tujuan, yakni memperkuat struktur ekonomi dan kemandirian Kabupaten Jayawijaya. Target penerimaan sebesar Rp75 miliar pada tahun 2025 dan Rp90 miliar pada tahun 2026 bukanlah sekadar angka, melainkan indikator bergeraknya roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dukungan penuh berupa ketaatan dalam membayar pajak dan retribusi daerah tetap menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Melalui sinergi antara optimalisasi potensi oleh OPD dan kepatuhan masyarakat, visi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Papua Pegunungan ini dapat tercapai secara berkesinambungan.

Ikuti tartilybanjary.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

ekonomi digitalPAD JayawijayaPajak DaerahBapenda JayawijayaVideotron

Berita Terbaru Lainnya

Solusi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kepastian Gaji PPPK Tanpa PHKMendorong Energi Terbarukan untuk Memperkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir dan PedesaanPeluang Ekonomi Baru Lewat Bioenergy Lestari Pertamina yang Diakui DuniaUpaya Perbaikan Ekuitas, PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk Jual Empat Kapal TundaNilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp18.050 per Dolar AS, The Fed Tahan Suku Bunga AcuanAlasan Bursa Efek Indonesia Menghentikan Sementara Perdagangan Saham RGASStrategi Transfer Madura United, Kembalinya Hugo Gomes ke BRI Super LeagueCara Pengusaha Penggilingan Padi Rakyat Mempersiapkan Sertifikasi Kemitraan Bulog 2027

Paling Banyak Dibaca

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

Finance

Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026

30 Jul 2026

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

Ekonomi Digital

Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027

30 Jul 2026

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

Ekonomi & Bisnis

Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani Tebu

30 Jul 2026

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

Keamanan Digital

Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang Kerja

30 Jul 2026

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

Keuangan Digital

Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh Mandiri

30 Jul 2026

Solusi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kepastian Gaji PPPK Tanpa PHK

Keuangan Daerah

Solusi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kepastian Gaji PPPK Tanpa PHK

31 Jul 2026

馃敟

Populer

  1. 1Faktor Pendorong IHSG Melesat Lebih dari 1 Persen pada 30 Juli 2026Finance 路 30 Jul 2026
  2. 2Menyiasati Peluang Bisnis Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Rencana Anggaran 2027Ekonomi Digital 路 30 Jul 2026
  3. 3Dampak Kebijakan Pengetatan Impor Gula Rafinasi terhadap Ekonomi Petani TebuEkonomi & Bisnis 路 30 Jul 2026
  4. 4Cara Mengenali Ancaman TPPO di Ekosistem Digital Saat Mencari Peluang KerjaKeamanan Digital 路 30 Jul 2026
  5. 5Panduan Bayar Tiket MRT Jakarta dengan Kartu Kredit Nirsentuh MandiriKeuangan Digital 路 30 Jul 2026
Ekonomi Lokal
Regulasi & Tata Kelola
Hukum & Regulasi
Ekonomi & Pembangunan
Ekonomi & Regulasi
Keamanan Data
Berita Lokal
Ekonomi Makro
Otomotif
Investasi & Keuangan
Nasional
Kebijakan Ekonomi
Infrastruktur
Layanan Publik
Transportasi & Bisnis
Ekonomi & Kebijakan Publik
Kesehatan Konsumen
Ekonomi Global

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap