Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak cepat merespons keluhan para pengusaha terkait permasalahan selisih tarif layanan depo kontainer kosong. Persoalan tarif tersebut mengemuka dalam sidang Debottlenecking yang dilaksanakan di Juanda, Jakarta, pada Rabu, 12 Agustus 2026. Dalam sidang tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengarkan laporan langsung dari para pelaku usaha mengenai kondisi serta perbandingan tarif penanganan kontainer di dalam dan di luar area pelabuhan. Sebagai penanganan awal, Purbaya berencana memanggil para pengambil keputusan dari Kementerian Perhubungan guna mendiskusikan serta menyelesaikan persoalan selisih tarif layanan depo kontainer kosong ini secara menyeluruh.
Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Depelindo), Toto Dirgantoro, memaparkan latar belakang permasalahan ini saat menghadiri sidang Debottlenecking di Juanda, Jakarta. Menurut Toto Dirgantoro, pihak Depelindo sedianya sudah melaporkan permasalahan tarif depo kontainer kosong ini kepada pihak Kementerian Perhubungan. Akan tetapi, laporan dari asosiasi pengusaha tersebut hingga saat ini belum mendapatkan respon atau tindak lanjut yang konkret dari pihak Kementerian Perhubungan. Kondisi ketiadaan tindak lanjut ini membuat para pengusaha depo mendorong penanganan langsung dari kementerian terkait agar masalah tersebut segera diselesaikan.
Dalam penjelasannya, Toto Dirgantoro menyoroti beban tarif layanan yang dinilai sangat tinggi dan tidak seimbang. Pihak Depelindo mengungkapkan bahwa penetapan biaya lift-on pada depo kontainer kosong saat ini dipatok jauh di atas tarif resmi pelabuhan yang berlaku untuk kontainer isi (full container). Ketimpangan biaya penanganan ini kian diperparah oleh adanya dugaan indikasi refund. Toto Dirgantoro menyebutkan terdapat dugaan praktik refund hingga mencapai Rp200.000 per kontainer yang ditujukan secara khusus kepada perusahaan pelayaran asing yang memiliki dan menjalankan layanan depo kontainer kosong.
Laba Usaha InJourney Naik 10%, Ini Pesan BP BUMN
Perbedaan penerapan tarif layanan penanganan kontainer ini menimbulkan konsekuensi beban nilai yang sangat besar. Menurut perhitungan yang disampaikan oleh para pengusaha depo kontainer, adanya perbedaan tarif pada layanan lift-on dan lift-off di dalam pelabuhan jika dibandingkan dengan di luar pelabuhan dapat memicu terjadinya selisih biaya hingga mencapai Rp4,8 triliun setiap tahunnya. Potensi selisih biaya senilai Rp4,8 triliun per tahun tersebut dihitung dengan asumsi total volume pergerakan barang mencapai 12 juta kontainer per tahun. Angka ini mencerminkan besarnya dampak ekonomis dari masalah selisih tarif yang dikeluhkan oleh para pengusaha.
Setelah mendengarkan laporan dan temuan dari pihak asosiasi serta para pengusaha depo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengambil sikap tegas. Purbaya meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan langkah investigasi atas seluruh temuan yang telah disampaikan oleh Depelindo dan pengusaha depo. Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga secara khusus meminta agar ketentuan atau aturan regulasi yang memberi kewenangan bagi pihak pelayaran asing untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha depo kontainer kosong dapat segera dihapus.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Sebagai langkah tindak lanjut penyelesaian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusun rencana kerja strategis bersama kementerian teknis. Purbaya menegaskan akan memanggil kembali pengambil keputusan dari Kementerian Perhubungan dua pekan setelah sidang yang berlangsung pada 12 Agustus 2026 tersebut. Di samping agenda pemanggilan resmi, Purbaya juga merencanakan untuk melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Langkah ini dilakukan Purbaya untuk mengawal dan memastikan penanganan masalah selisih tarif layanan depo kontainer kosong dapat dituntaskan secara tepat.
