Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah konkret untuk membenahi infrastruktur penyeberangan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi memutuskan untuk membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sempat viral di media sosial dengan julukan JPO "Love-Hate Relationship". Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan matang bersama sejumlah instansi terkait guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas fasilitas publik di koridor Jalan HR Rasuna Said.
Mengapa JPO di Jalan HR Rasuna Said viral dengan sebutan Love-Hate Relationship?
Penamaan unik ini muncul dari keluhan para pengguna jalan dan warganet di media sosial. Di lokasi tersebut, terdapat dua struktur jembatan penyeberangan yang berdiri sangat berdekatan namun sama sekali tidak terhubung satu sama lain. Kondisi ini membingungkan masyarakat karena kedua bangunan tersebut memiliki fungsi yang serupa namun terpisah secara fisik. Satu jembatan merupakan JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta, sedangkan jembatan lainnya merupakan JPO integrasi baru yang dibangun untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembongkaran ini?
Keputusan untuk merobohkan salah satu jembatan tidak diambil secara sepihak. Gubernur Pramono Anung terlebih dahulu berdiskusi dan berkoordinasi dengan jajaran kepala daerah serta dinas teknis terkait. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembahasan keputusan ini meliputi Kepala Dinas Bina Marga, Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Dari hasil koordinasi lintas sektor tersebut, disepakati bahwa keberadaan dua jembatan yang berdekatan tidak efektif sehingga salah satunya harus dibongkar.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Apa alasan utama di balik pembongkaran JPO lama tersebut?
Terdapat beberapa faktor krusial yang mendasari pembongkaran ini. Pertama, keberadaan dua jembatan dengan fungsi identik dinilai sebagai cerminan ego pemimpin terdahulu yang tidak mengomunikasikan kebijakan pembangunan dengan baik. Hal ini mengakibatkan pemborosan ruang karena dua infrastruktur yang sama persis berdiri berdekatan tanpa integrasi yang jelas. Kedua, jembatan lama yang memiliki desain khas tahun 80-an atau awal 90-an tersebut sama sekali tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Struktur jembatan lama tidak dilengkapi dengan fasilitas lift dan memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan, sehingga tidak dapat diakses atau digunakan oleh warga berkebutuhan khusus yang membutuhkan mobilitas tanpa hambatan.
Bagaimana kelanjutan fungsi penyeberangan setelah pembongkaran dilakukan?
Aktivitas penyeberangan masyarakat dan akses menuju moda transportasi umum nantinya akan dipusatkan sepenuhnya pada JPO integrasi yang baru. Jembatan baru yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek dan KAI ini menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek secara langsung dengan Halte Transjakarta yang kini posisinya telah digeser ke bawah stasiun. Sebelumnya, akses menuju halte Transjakarta memang harus dipindahkan ke JPO integrasi setelah halte tersebut direlokasi. Untuk menjamin kenyamanan pejalan kaki, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pemeliharaan pada struktur JPO integrasi yang dipertahankan tersebut.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Kapan proses pembongkaran dimulai dan apakah akan mengganggu lalu lintas?
Pekerjaan pembongkaran fisik jembatan dijadwalkan akan dimulai pada bulan September dan ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober 2026. Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa proyek pembongkaran ini tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Kepastian ini berkaca pada keberhasilan pemotongan tiang proyek monorel sebelumnya yang berhasil diselesaikan tanpa memicu kemacetan lalu lintas.
Prosedur apa yang harus diselesaikan sebelum pembongkaran fisik dimulai?
Sebelum pembongkaran dapat dieksekusi di lapangan, terdapat tahapan administratif yang harus dilewati terlebih dahulu. Karena JPO lama tersebut merupakan aset resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, status kepemilikannya harus dicatat dan diproses terlebih dahulu melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Setelah seluruh pencatatan aset di BPAD rampung, barulah proses pembongkaran fisik dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
