Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk bersiaga penuh serta memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau secara intensif. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak aktivitas vulkanik tersebut.
Arahan resmi tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi kepresidenan pada Minggu (6/9/2026). Dalam pernyataan itu, Presiden mengimbau masyarakat, khususnya yang berdomisili di wilayah Banten, Lampung, Jakarta, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan.
Mobilisasi Lintas Instansi dan Pengawasan Selat Sunda
Guna mengantisipasi eskalasi dampak erupsi, Presiden memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan untuk bergerak cepat di lapangan. Lembaga-lembaga tersebut diminta memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal serta menyiapkan bantuan dan perlindungan logistik bagi warga terdampak.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Sejauh ini, pemantauan maritim dari BMKG mencatat belum ada anomali pada muka air laut di sekitar Selat Sunda. Kendati demikian, koordinasi lintas sektor tetap diperketat guna mengantisipasi setiap perubahan data seismik maupun vulkanik secara berkala.
Kepatuhan Batas Bahaya dan Protokol Kesehatan
Selain menyiagakan aparatur negara, pemerintah meminta warga mematuhi radius zona bahaya yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Bagi masyarakat di kawasan yang terpapar sebaran abu vulkanik, Kementerian Kesehatan dan otoritas daerah mengimbau penggunaan masker atau alat pelindung pernapasan lainnya saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah preventif ini dinilai penting untuk mencegah gangguan pernapasan serta menjaga ketahanan fisik warga selama proses mitigasi berlangsung.
