Peluang bagi masyarakat pedalaman untuk bergabung ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dibuka lebih lebar. Pemerintah tengah merancang penyesuaian kriteria rekrutmen prajurit agar putra-putri daerah dari komunitas adat pedalaman dapat lebih mudah menempuh jalur karier kemiliteran.
Presiden Prabowo Subianto membahas rencana penyesuaian syarat rekrutmen khusus bagi warga suku Dayak pedalaman dalam pertemuan strategis di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026). Langkah ini ditujukan untuk memberikan ruang dan afirmasi yang lebih akomodatif bagi masyarakat adat yang berminat mengabdi sebagai prajurit TNI.
Meski pembahasan telah dimulai, pemerintah maupun Mabes TNI belum merinci poin-poin persyaratan apa saja yang akan disesuaikan. Jadwal implementasi resmi terkait kebijakan afirmasi rekrutmen tersebut juga masih menunggu penetapan teknis lebih lanjut.
Serda Ahmad Tewas Dianiaya, Anggota DPR, Kekerasan di TNI Harus Dihilangkan
Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Pertahanan
Pembahasan mengenai syarat khusus penerimaan prajurit ini dihadiri langsung oleh jajaran menteri dan pimpinan militer. Pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta para Kepala Staf Angkatan.
Selain sektor pertahanan militer, pertemuan tersebut turut melibatkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya guna memastikan keselarasan regulasi dan kebijakan lintas kementerian.
Sopir Travel Ditembak Mati KKB di Wamena, Pelaku Diburu
Penanganan Bencana dan Peran Babinsa
Di samping agenda rekrutmen suku Dayak, pertemuan di Hambalang tersebut juga dimanfaatkan untuk memantau situasi tanggap darurat di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo meminta laporan terkini terkait penanganan pascagempa di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Kalimantan dan Sumatra.
Menanggapi ancaman kebakaran hutan, Presiden menginstruksikan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap desa untuk aktif turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak pembakaran hutan.
