Biaya pinjaman pemerintah Prancis melonjak mendekati level tertinggi sejak krisis keuangan global 2008. Kenaikan beban pembiayaan ini dipicu oleh pembengkakan beban utang publik, defisit anggaran yang melampaui batas kawasan, serta kebuntuan politik berkepanjangan yang membayangi stabilitas fiskal Paris.
Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sempat menembus level 4,13%, menjadi catatan tertinggi sejak 2008, sebelum bertahan di kisaran 4,1% pada akhir pekan lalu. Lonjakan yield ini mencerminkan meningkatnya premi risiko yang diminta pelaku pasar untuk memegang surat utang negara berkode OAT tersebut.
Tekanan Defisit dan Beban Utang yang Menumpuk
Pelebaran biaya pinjaman ini berpangkal pada kondisi fundamental anggaran yang dinilai kian mengkhawatirkan. Defisit anggaran Prancis tercatat mencapai 5,1% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu. Realisasi tersebut melampaui batas maksimal defisit 3% PDB yang ditetapkan oleh aturan fiskal Uni Eropa.
Beban utang pemerintah Prancis saat ini telah menembus 115% terhadap PDB. Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), rasio utang tersebut diperkirakan terus naik hingga mencapai sekitar 118,5% pada 2026 dan melampaui 120% pada 2027.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Di saat beban utang membengkak, kinerja pertumbuhan ekonomi Prancis belum menunjukkan perbaikan signifikan. Perekonomian tercatat menyusut 0,2% secara kuartalan pada tiga bulan pertama tahun ini, kemudian mengalami stagnasi pada kuartal kedua.
Ketidakpastian Fiskal dan Dinamika Politik
Kepala Divisi Pendapatan Multi-Aset di Ninety One, John Stopford, menyatakan bahwa kondisi keuangan publik Prancis saat ini bergerak ke arah yang keliru. Sementara itu, ahli strategi suku bunga di Natixis CIB, Theophile Legrand, menilai obligasi pemerintah Prancis kini berada dalam kondisi tertekan.
Legrand mencatat sejumlah variabel tambahan yang menyulitkan perhitungan fiskal pemerintah, mulai dari dampak perang, tingginya suku bunga jangka panjang, hingga biaya mitigasi cuaca ekstrem seperti gelombang panas dan kebakaran hutan.
Sugiono Ungkap Pentingnya Kehadiran Indonesia di KTT BRICS ke-18 India
Tekanan terhadap pasar keuangan kian rumit akibat dinamika politik domestik. Parlemen Prancis berulang kali menghadapi kebuntuan dalam penetapan anggaran belanja negara, serangkaian pengajuan mosi tidak percaya, hingga pergantian kabinet pemerintahan.
Ketidakpastian tata kelola anggaran ini diproyeksikan menjadi perhatian pelaku pasar hingga agenda pemilihan presiden pada 2027 mendatang, di mana figur sayap kanan Marine Le Pen menjadi salah satu kandidat utama. Situasi ini turut menjadi fokus pemantauan lembaga keuangan internasional, termasuk Kepala Spesialis Investasi di Insight Investment, April LaRusse, di tengah upaya Prancis menstabilkan neraca keuangannya.
