Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Utara kini tengah berjalan melalui proyek peningkatan jalan Lotu-Lahewa dan Lotu-Tuhemberuwa. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong konektivitas dan memperkuat fondasi ekonomi lokal di Kepulauan Nias. Melalui alokasi anggaran yang meningkat signifikan dibanding tahun lalu, proyek ini diharapkan mampu membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi mobilitas warga dan distribusi hasil bumi.
Mengapa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Nias Utara pada tahun ini?
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaruh perhatian besar pada percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk program pembangunan di lima kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Nias. Jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 miliar. Salah satu fokus utama dari pemanfaatan alokasi anggaran ini adalah peningkatan konektivitas jalan darat yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat, khususnya di Kabupaten Nias Utara yang saat ini dipimpin oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.
Apa saja rincian proyek pembangunan jalan yang sedang berjalan di Kabupaten Nias Utara?
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Terdapat dua ruas jalan utama di Kabupaten Nias Utara yang menjadi fokus pengerjaan pembangunan dan peningkatan pada tahun ini. Proyek pertama adalah peningkatan ruas Jalan Lotu-Lahewa yang dikerjakan sepanjang 2,5 kilometer dengan alokasi anggaran belanja lebih dari Rp17 miliar. Proyek kedua adalah peningkatan ruas Jalan Lotu-Tuhemberuwa yang dikerjakan sepanjang 4 kilometer dengan nilai proyek mencapai Rp27 miliar. Kedua proyek jalan ini menggunakan konstruksi hotmix dan merupakan bagian terintegrasi dari program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khusus untuk wilayah Kepulauan Nias.
Bagaimana tanggapan dan dampak pembangunan ini bagi masyarakat lokal di Nias Utara?
Pembangunan jalan hotmix ini mendapatkan perhatian langsung dari masyarakat serta jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Dalam kegiatan Sapa Daerah (SADA) bersama Bobby Nasution yang diselenggarakan di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, warga setempat berkesempatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Salah seorang warga Desa Hilidunda bernama Jaswin Gea turut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, warga lainnya yaitu Tarmizi Gea menyampaikan permohonan agar pembangunan jalan dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh ruas Lotu-Tuhemberuwa yang memiliki panjang total mencapai sekitar 12 kilometer. Akses jalan yang mulus diharapkan dapat mempercepat transportasi komoditas lokal menuju pusat-pusat perdagangan.
Apa saja usulan tambahan yang diajukan warga untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur dan sektor pertanian?
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Selain meminta kelanjutan pembangunan jalan utama, masyarakat Nias Utara juga mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung untuk menjaga daya tahan jalan yang sudah dibangun. Warga mengusulkan pembuatan saluran drainase di sepanjang pinggiran jalan guna mencegah air menggenang yang dapat merusak struktur aspal hotmix. Di samping usulan drainase, para warga juga mengharapkan adanya pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi sawah, pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi hasil panen, pemberian bantuan berupa alat-alat pertanian modern, serta adanya dukungan nyata untuk pembangunan rumah ibadah di desa mereka.
Bagaimana respons pemerintah terhadap usulan warga dan langkah pengawasan apa yang akan diambil selanjutnya?
Merespons berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga Kabupaten Nias Utara tersebut, Bobby Nasution memberikan penjelasan mengenai langkah tindak lanjut dari pemerintah. Terkait usulan pembangunan jalan usaha tani dan berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung pertanian lainnya, Bobby menyatakan bahwa hal tersebut akan ditinjau secara langsung di lapangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki wewenang. Selain urusan infrastruktur fisik, Bobby juga memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah diminta segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar petani tidak dirugikan.
