Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Kota Bandung pada Senin (24/8/2026). Kunjungan lapangan ini berfokus pada pengawasan alokasi anggaran, pemantauan fasilitas program Sekolah Rakyat, kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam arahannya kepada jajaran perbendaharaan daerah, Purbaya menyoroti pentingnya akurasi perencanaan anggaran belanja pegawai sejak awal tahun. Langkah mitigasi ini ditekankan untuk mencegah terjadinya pagu minus atau defisit anggaran pada penutupan tahun buku.
Pantauan Fasilitas Sekolah Rakyat dan KDKMP
Berdasarkan data pemantauan Kanwil DJPb Jawa Barat, progres survei lapangan untuk program Sekolah Rakyat telah mencakup 22 dari total 26 unit sekolah yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Berbeda dari kondisi fasilitas belajar konvensional di masa lalu, setiap peserta didik di Sekolah Rakyat kini mendapatkan seragam dinas harian serta satu unit laptop pribadi, sementara seluruh area ruang kelas telah dilengkapi perangkat smartboard interaktif guna mendukung kegiatan belajar mengajar digital.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Di sektor kelembagaan ekonomi desa, Jawa Barat mencatat keberadaan 5.970 unit KDKMP. Dari target awal sampel pemantauan sebanyak 147 koperasi, kantor wilayah perbendaharaan setempat telah merampungkan survei terhadap 22 koperasi.
Evaluasi Kapasitas dan Mutu Layanan SPPG MBG
Untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, survei lapangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan realisasi yang melampaui target awal. Dari 6.794 unit SPPG yang tersebar di Jawa Barat dengan target survei awal 199 unit, tim DJPb telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 275 unit dapur pelayanan.
Intip ke dalam 'Kos-kosan Barang' di DKI, Sewa Rp320.000-Tembus 7 Juta
Setiap unit SPPG tercatat memiliki kapasitas produksi antara 1.600 hingga 2.800 porsi makanan per hari. Distribusi makanan menyasar kelompok penerima manfaat mulai dari siswa jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Agar standar operasional di lapangan berjalan konsisten di berbagai daerah, Purbaya menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian nasional. Skala evaluasi berbasis nilai 1 hingga 5 direncanakan menjadi instrumen baku untuk mengukur mutu pelayanan dan penyaluran gizi SPPG secara objektif.
